Pagi Ini, MKD Verifikasi Laporan Terhadap Junimart Girsang – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Pagi Ini, MKD Verifikasi Laporan Terhadap Junimart Girsang

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Syarifuddin Sudding membenarkan rekannya, Wakil Ketua MKD Junimart Girsang dilaporkan seorang warga ke MKD karena diduga melanggar kode etik.

“Iya, saya juga disampaikan oleh Sekretariat MKD DPR memang ada laporan atas nama Pak Junimart tapi saya belum tahu tentang apa,” ujar politisi Hanura ini saat dikonfirmasi, Selasa (12/1).

Sudding menuturkan, Rabu (13/1), MKD dijadwalkan menyelenggarakan rapat internal jam 10.00 WIB. Rapat tersebut beragendakan MKD melakukan verifikasi dari laporan-laporan ke MKD, termasuk laporan terhadap Junimart. “Dari hasil verifikasi, kemudian akan ditentukan apakah laporan yang masuk akan diteruskan atau tidak,” terang Sudding.

Diketahui, Agus Susanto, seorang dosen perguruan tinggi di Sumatera Utara, pada Senin kemarin (4/1) melaporkan Wakil Ketua MKD DPR, Junimart Girsang karena diduga melanggar kode etik.

Menurut Agus, Junimart dianggap tidak bisa menjaga kerahasiaan terkait beberapa kasus yang belakangan ditangani oleh MKD. Junimart, lanjut Agus, tidak bisa membedakan posisinya sebagai politisi dan pengadil pelanggaran etik anggota dewan.

Dalam laporannya Agus membeberkan fakta dan memberikan bukti-bukti tentang pernyataan Junimart kepada media massa terkait beberapa sidang kasus etik yang ditangani MKD. Setidaknya ada empat perkara yang dipersoalkan terkait pernyataan Junimart kepada media massa.

Seperti sidang kasus perkara pemukulan yang melibatkan anggota DPR Mulyadi dan Mustafa Assegaf. Sejumlah pernyataan Junimart mengenai materi aduan dan proses verifikasi dalam sidang perkara penggunaan Kop Surat DPR yang dilakukan Henry Yosodiningrat.

Kemudian Pernyataan Junimart tentang materi dan proses verifikasi perkara pertemuan Setya Novanto dan bapak Fadli Zon dengan Donald Trump, serta kasus Papa Minta Saham yang akhirnya melengserkan politisi Golkar itu dari kursi Ketua DPR.

“Sebagai salah satu hakim yang mengusut kasus kode etik, tidak boleh berbicara kasus yang dia tangani. Beliau tidak bisa membedakan posisi sebagai hakim dan politisi. Ini jelas melanggar,” ungkap Agus saat dihubungi wartawan, Selasa (12/1). (rus/RMOL)

loading...
Click to comment
To Top