Nur Alam Serahkan Berkas Kepton, Minus Kajian Akademik – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

Nur Alam Serahkan Berkas Kepton, Minus Kajian Akademik

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Gubernur Sultra Nur Alam menunjukan keseriusannya dalam menindaklanjuti usulan pembentukan Provinsi Kepulauan Buton. Nur Alam yang didampingi seluruh Bupati dan Walikota cakupan Provinsi Kepulauan Buton mengantar langsung dokumen usulan kelengkapan pembentukan Kepton di Kementerian Dalam Negeri, kemarin dan langsung ditemui Mendagri Tjahjo Kumolo.

Dalam pertemuan tertutup itu gubernur didampingi Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun selaku kordinator percepatan pembentukan povinsi Kepulauan Buton, Walikota Baubau AS Tamrin, Pj Bupati Busel Muhamad Faisal, Pj Bupati Buteng Manyur Amila, Wakil Bupati Buton La Bakri, Ketua DPRD Buton Rafiun, Ketua DPRD Busel La Usman, Ketua DPRD Kota Baubau Roslina Rahim, Ketua DPRD Buteng Adam.

Satu bundel dokumen yang cukup tebal berisikan sejumlah syarat kelengkapan administrasi Kepton yang diserahkan antara lain, Keputusan Gubernur Sultra No.663 tahun 2015 tentang persetujuan pembentukan daerah otonom calon provinsi Kepton, Keputusan Gubenur Sultra No.37 tahun 2015 tentang persetujuan pemberian hibah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah, pemberian dukungan dana dalam rangka pembiayaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk pertama kali, pelepasan aset pemerintah provinsi Sultra untuk digunakan dalam penyelenggaraan pemerintah dan kepentingan umum termasuk bantuan pembangunan infrastruktur daerah calon Provinsi Kepton.

Gubernur Sultra juga menyerahkan surat keputusan DPRD Sultra No.6 tahun 2015 tentang persetujuan pembentukan calon provinsi Kepton, Keputusan DPRD Sultra tentang persetujuan pemberian hibah, dukungan pemerintah daerah berupa keputusan bupati dan walikota enam cakupan wilayah calon provinsi Kepton dan dukungan masyarakat dan album peta administrasi pembentukan provinsi pemekaran dari Sulawesi Tenggara.

“Hasil pertemuan dengan Mendagri sangat menggembirakan karena menteri dalam negeri memberikan sambutan positif. Mendagri juga memberikan arahan yang patut diperhatikan sebagai masukan dalam langkah konsultasi dan kordinasi kepada DPD RI dan Komisi II DPR RI,” jelas Nur Alam.

Nur Alam optimis perjuangan pembentukan Kepton bisa segera menjadi kebijakan yang dapat direalisasikan. Namun berdasarkan amanah undang-undang setiap provinsi yang dimekarkan bila dilakukan pengkajian telah memenuhi syarat dan disetujui pemerintah maka langkah selanjutnya akan menjadi provinsi pesiapan selama tiga tahun. “Selama proses tiga tahun itu kemudian akan dilakukan evaluasi. Namun melihat dari aspek sosial dan ekonomi saya yakin kepton sudah sangat layak untuk menjadi provinsi,” jelasnya.

Setelah berkas tersebut diterima Kemendagri proses usulan pembentukan kepton akan melewati beberap tahap lagi. Nantinya akan diagendakan waktu untuk melakukan konsultasi dengan pimpinan DPD RI dan pimpinan Komisi II DPR RI, mengingat hal itu merupakan tupoksi kedua lembaga tersebut dalam wilayah pembentuan suatu daerah.

Nur Alam mengaku mengenai kajian akademis Kepton sekarang sudah dalam proses. Diharapkan dalam semester kedua tahun 2016 kajian akedemik sudah dirampungkan. “Alhamdulillah semua solid kompak dari berbagai elemen dengan semangat yang sama mengenai pembentukan provinsi kepton,” tutupnya. (hrm/war)

Click to comment
To Top