Hasil Kajian KPU Pusat, di Sultra Hanya Muna yang Memenuhi Syarat – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Pilkada

Hasil Kajian KPU Pusat, di Sultra Hanya Muna yang Memenuhi Syarat

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hadar Nafis Gumay kembali menegaskan bahwa dari total 147 daerah yang melayangkan gugatan perselisihan hasil pemilu kepala daerah 9 Desember 2015 lalu hanya sekitar 9 daerah saja yang memenuhi syarat formil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil kajian, terdapat 37 daerah yang permohonannya melampaui batas waktu. Dari jumlah tersebut jika dipresentasikan sebesar 25,17 persen. Selain itu, dari total 147 tersebut, ada 101 daerah atau 68 ,70 persen yang permohonannya tidak memenuhi syarat formil jumlah penduduk dan perselisihan.

“Sedangkan 9 daerah permohonannya benar-benar memenuhi syarat formil atau persentasenya hanya sekitar 0,06 persen,” ungkap Hadar Nafis Gumay beberapa waktu lalu.

Sembilan daerah yang dimaksud adalah, Kabupaten Muna (Provinsi Sulawesi Tenggara), Kabupaten Solok Selatan (Sumatera Barat), Kabupaten Kuantan Singingi (Provinsi Riau), Kabupaten Kotabaru (Provinsi Kalimantan Selatan), Kabupaten Teluk Bintuni (Provinsi Papua Barat), Kabupaten Halmahera Selatan (Provinsi Maluku Utara), Kabupaten Kepulauan Sula (Provinsi Maluku Utara), Kabupaten Mamberamo Raya (Provinsi Papua) dan Kabupaten Bangka Barat (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).

Dibeberkan, alasan hukum permohonan tersebut memenuhi syarat formil adalah karena objek gugatannya jelas, gugatannya tentang perselisihan hasil dan bukan gugatan tentang pelanggaran atau money politik.

“Disamping itu juga karena gugatan diajukan tidak memenuhi tenggang waktu 3×24 jam sejak pengumuman penetapan rekapitulasi suara perolehan hasil oleh KPUD provinsi, kabupaten dan kota yang menyelenggarakan Pilkada,” bebernya.

Meski begitu, hasil kajian tersebut tak bisa dijadikan kepastian atau sebuah fakta, hasil kajian Divisi Hukum KPU RI benar-benar diputuskan sama persis oleh hakim MK. Keputusan benar-benar hanya ada pada majelis hakim untuk mengabulkan atau tidak.

“Yang jelas hasil kajian tersebut benar-benar sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mulai dari UU hingga Peraturan KPU serta Keputusan MK. Kita berharap MK dapat benar-benar adil dalam membuat keputusan nantinya dan semoga hasilnya tak jauh dari hasil kajian tim Divisi Hukum KPU,” tandasnya. (hrm)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top