Datangi Yasonna, PPP Kubu Djan Faridz Minta Pengakuan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Datangi Yasonna, PPP Kubu Djan Faridz Minta Pengakuan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) kubu Djan Faridz kembali mendatangi kantor Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta, Senin (18/1). Tujuan kedatanngan mereka  adalah untuk menagih surat keputusan Menkum HAM Yasonna H Laoly perihal pengesahan kepengurusan PPP hasil muktamar Jakarta.

Sekretaris Jenderal PPP hasil Muktamar Jakarta, Achmad Dimyati Natakusuma mengatakan, kedatangannya untuk menanyakan kendala yang dihadapi Kemenkum HAM sehingga belum melaksanakan amar putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengesahkan kepengurusan kubu Djan Faridz. “Kami mau menanyakan bagaimana pengesahan SK Muktamar Jakarta sesuai amar putusan MA. Udah dilaksanakan belum putusan MA, ada kendala apa? Itu saja,” katanya.

Menurutnya, hal itu perlu ditanyakan langsung ke Yasonna. Sebab, PPP kubu Djan Faridz telah memiliki kelengkapan surat terkait kepengurusan partai berlambang Kakbah itu.

“Kita mau minta ada apa lagi? Kelengkapan sudah kami lengkapi. Surat majelis syariah ada, surat dari dirjen AHU (administrasi hukum umum, red) dan itu sudah dilaksanakan. Semua udah dilaksanakan,” ujarnya.

Dimyati pun mengingatkan Yasonna agar taat hukum. Sebab, jangan sampai menteri asal PDIP itu malah melanggar hukum karena tak kunjung melaksanakan putusan MA. “Saya kasihan kalau sampai menteri ini melanggar hukum. Kita lihat hari ini. Mudah-mudahan ada iktikad baik,” pungkasnya.

[NEXT-FAJAR]

Seperti diketahui, MA telah mengabulkan permohonan PPP kubu Djan Faridz pada 20 Oktober 2015. MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta dan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Dengan demikian, pengurus PPP yang sah adalah hasil muktamar Jakarta dengan Djan Faridz sebagai ketua umumnya dan Dimyati sebagai sekjen.

Pada 7 Januari 2016 lalu, Yasonna resmi mencabut SK kepengurusan PPP hasil muktamar Surabaya pimpina M Romahurmuziy. Namun, Yasonna tak juga menerbitkan SK kepengurusan PPP kubu Djan Faridz.

Pencabutan SK kubu Romy itu kemudian diklaim bahwa kepengurusan PPP kembali pada hasil muktamar Bandung pada 2011. Muktamar PPP di Bandung telah mengantar Suryadharma Ali sebagai ketua umum dan M Romahurmuziy sebagai sekjen. (put/jpg)

Click to comment
To Top