Menyalahkan KPU, Wattunami Bakal Ajukan Gugatan ke PTUN – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Makassar

Menyalahkan KPU, Wattunami Bakal Ajukan Gugatan ke PTUN

FAJAR.CO.ID,   Pasangan Andi Maddusila – Wahyu Permana Kaharuddin (Wattunami) berencana bakal kembali menggugat hasil Pilkada Gowa pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan yang diajukan sebelumnya.

Pasangan Maddusila-Wahyu bakal melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait putusan hasil Pilkada Gowa yang dianggap banyak terjadi kecurangan.

“Produk KPU sebagai pejabat administrasi negara yang memutuskan hasil Pilkada Gowa kami anggap cacat hukum,” ujar, Andi Maddusila Andi Idjo, Senin (18/1).

Maddusila menilai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa telah melakukan berbagai pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan Pilkada Gowa. Sehingga, keputusan KPU terkait hasil Pilkada Gowa dianggap cacat.

Ia menuding salah satu pelanggaran KPU dalam pelaksanaan Pilkada Gowa adalah meloloskan pasangan Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo-Abdul Rauf Karaeng Kio sebagai calon bupati dan wakil bupati yang maju lewat jalur perseorangan. Padahal, kata Maddusila, pasangan itu tidak memiliki surat dukungan KTP yang cukup.

“KPU juga menerima pasangan itu mendaftar saat pasal larangan dinasti politik belum dihapus,” kata dia.

Olehnya itu, selain menggugat ke PTUN, pasangan Maddusila-Wahyu juga akan melaporkan kelima komisioner KPU Gowa ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pihaknya menuntut DKPP menjatuhkan sanksi pemecatan kepada kelima komisioner tersebut.

“Besok (hari ini) kami akan lapor ke DKPP. Setelah itu baru ke PTUN. Kami ingin kelimanya itu dipecat semua, seperti pada Pilkada Gowa 2010. Jika komisioner KPU dipecat, maka semua putusannya dianggap cacat,” kata Maddusila.

Maddusila mengaku menerima putusan majelis hakim MK yang menolak melanjutkan sidang gugatan perselisihan hasil Pilkada Gowa. Kendati demikian, menurut dia, putusan itu diakibatkan oleh kesalahan KPU yang terlambat memberikan nomor surat putusan hasil Pilkada Gowa.

“Laporan kami dianggap kedaluarsa karena KPU. Tapi, yang jelas kami tidak kalah, hanya salah prosedur. Kami juga masih bisa menggugat ke PTUN,” katanya.

Komisioner KPU Gowa Muchtar Muis mengapresiasi putusan MK yang menolak permohonan penggugat. Gugatan pasangan Maddusila Andi Idjo-Wahyu Permana Kaharuddin yang menilai banyak terjadi praktik money politik dan sejumlah kecurangan dinilai lemah. Apalagi selisih surara antara penggugat dengan pemenangan sangat jauh.

“Kami bersyukur dan mengapresiasi karena kinerja kami selama ini dihargai,” katanya

Pasca menerima putusan, lanjut Muchtar, KPU Gowa tinggal menyisakan satu tahapan lagi untuk menyempurnakan semua proses pilkada, yakni pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih. Muchtar mengatakan, pelaksanaan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih sisa menunggu salinan putusan MK dan arahan dari KPU RI.

Dalam PKPU Nomor 2 sebenarnya ditetapkan pelantikan 12 Februari bagi pilkada yang berlanjut ke MK. Tapi kami tunggu dulu salinan putusan dan arahan dari KPU Pusat,” terangnya.

Hasil serupa juga diputuskan untuk Pilkada Bulukumba. Hakim MK menolak gugatan yang diajukan Askar HL karena dinilai tidak terkait dengan materi gugatannya.

Hal itu diungkapkan oleh, Ketua KPUD Bulukumba Azikin Patedduri. Menurut dia, keputusan hakim MK sudah sesuai dengan keyakinannya sebelumnya, jika gugatan Askar HL akan ditolak.

“Jadi ini sudah sesuai dengan keyakinan kita sebelumnya. Insyallah besok malam (hari ini) kita plenokan bupati terpilih,” ujarnya.

Azikin menjelaskan, kesalahan Askar dalam memasukan administrasi tim hukum di MK. Sekedar diketahui Askar sebelumnya mendaftarkan pengacaranya di MK yakni Acram Mappaona namun tiba-tiba diganti oleh Nurul Qamar.

“Jadi MK itu tidak menolak, majelis hakim merasa tidak pernah menerima tuntutan. Ini dikarenakan kesalahan pemohon yang menarik pengacara dan gugatan pertamanya kemudian menggantikannya pengacara baru dan tuntutan baru,” jelasnya.

Sementara Calon Bupati Askar HL mengaku belum menerima keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai gugatannya yang ditolak. “Saya belum bisa berkomentar mengenai hal keputusan itu,” ungkapnya

Menurutnya, saat ini ia mengumpulkan tim hukumnya untuk menilai hasil keputusan MK apakah itu sesuai dengan asas keadilan atau tidak. Jika tidak sesuai, ia akan melanjutkan gugatan pertimbangan kembali di Mahkamah Agung.

“Saya akan rapat dulu ?dengan tim hukum saya. Kami akan menyikapi apakah ini berasas keadilan atau tidak. Jika tidak, kita akan persiapan langkah selanjutnya, ” tuturnya.

Sementara di Kabupaten Selayar, gugatan Syaiful Arif terhadap KPUD Selayar juga di tolak oleh MK. Menurut Ketua KPUD Selayar Hasiruddin, penolakan gugatan pemohon lantaran majelis hakim menganggap gugatan Syaiful Arif juga dianggap kadaluarsa.

Sekedar diketahui, sesuai regulasi, kandidat hanya diberikan batas waktu tiga hari semenjak pleno rekapitulasi hasil suara untuk menggugat.

“MK tidak  menerima gugatan pemohon karena terlambat. Semenjak KPU melakukan pleno rekapitulasi hasil suara, batas waktu pemohon mengajukan gugatan ke MK tanggal 19 Desember, namun pemohon memasukan tanggal 21 Desember,” kata Hasiruddin.

Atas keputusan itu, Hasiruddin menganggap Pilkada Selayar sudah selesai. Pleno bupati terpilih untuk Basli Ali akan dilakukan segera. “Pilkada Selayar sudah selesai, paling lambat Kamis (21 Januari) pleno bupati terpilih kita lakukan, ” jelasnya.

Tak seperti Maddusila dan Askar HL yang belum menerima keputusan MK, Syaiful Arif menerima keputusan itu secara lapang dada. Menurutnya, keputusan MK merupakan keputusan yang sudah sesuai dengan ketentuan UUD.

“Keputusan MK final dan mengikat tidak ada jalan untuk upaya hukum terhadap keputusan MK. Maka kita harus legowo menerimanya. Kami bukan tak mau akui kekalahan, karena regulasi dan tahapan masih memberikan ruang untuk itu maka kami mendaftar di MK. Lagian KPU Selayar tidak sendiri bahkan Gresik hanya terlambat 7 menit, permohonannya juga tidak diterima, ” pungkasnya. (Rakyatsulsel.com)

To Top