Soal Tarik Ulur Munas, JK: Golkar Bukan Milik Pribadi – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Makassar

Soal Tarik Ulur Munas, JK: Golkar Bukan Milik Pribadi

FAJAR.CO.ID,  MAKASSAR, – Mahkamah Partai Golkar (MPG) akhirnya menerbitkan kebijakan untuk mengakhiri konflik dualisme kepengurusan di tubuh beringin.

MPG memutuskan membentuk Tim Transisi yang bertugas mewujudkan rekonsiliasi secara menyeluruh melalui pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) yang dijadwalkan digelar selambatnya Maret 2016. Tim Transisi ini berisi sejumlah tokoh senior Golkar.

Selain Jusuf Kalla, ada pula mantan Wakil Presiden RI BJ Habibie dan Akbar Tandjung. Politikus senior Partai Golkar Jusuf Kalla mengatakan, pembentukan tim transisi benar-benar ditujukan untuk mewujudkan rekonsiliasi, bukan untuk menguasai partai.

“Tidak ada yang ingin kuasa, buat apa sih? Saya sudah pernah ketua umum, Pak Habibie sudah, yang lain juga sudah pernah memimpin Golkar,” kata JK di kediaman pribadinya di Makassar, Minggu (17/1). Pembentukan tim transisi oleh para senior melalui Mahkamah Partai Golkar, sebut JK, karena berpikir untuk masa depan partai. “Kami sedih melihat perpecahan dan memperlakukan Golkar itu seperti milik pribadi. Tidak bisa seperti itu, harus demokratis,” kata Wakil Presiden.

Dia mengatakan, rekonsiliasi akan diupayakan setidaknya hingga Maret mendatang dengan mengajak kedua kubu, baik kubu Aburizal Bakrie maupun Agung Laksono.

“Kita ajak sama-sama karena mereka ini sudah tanda tangani, jadi harus mengikuti apa yang sudah kita sepakati. Setelah pengurus partai ditentukan, baru musyawarah nasional (munas) bisa dilaksanakan,” katanya menambahkan.

Sebelumnya, JK yang ditunjuk sebagai ketua tim transisi mengatakan, Partai Golkar harus bersatu agar kembali menjadi partai yang kuat.

Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Partai Golkar yang diketuai Muladi memutuskan membentuk Tim Transisi untuk mewujudkan rekonsiliasi total melalui Musyawarah Nasional dan mendaulat mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla menjadi ketua tim.

Muladi mengatakan, proses rekonsiliasi dilakukan berdasarkan pedoman yang telah diberikan oleh MPG melalui putusan pertama tertanggal 3 Maret 2015 yaitu pertama menghindari prinsip “the winner takes all”, kedua mengapresiasi kepengurusan yang melibatkan pihak-pihak berselisih.”Ketiga, merehabilitasi individu-individu pengurus Golkar yang dipecat selama terjadi perselisihan. Keempat, larangan membentuk partai baru,” katanya.

Adapun strukutur Tim transisi Golkar yang dibentuk MPG, yakni mantan presiden ke 3 BJ. Habibie (selaku Pelindung), Wapres Jusuf Kalla (Selaku Ketua Merangkap Anggota), Ginanjar Kartasasmita (selaku anggota), Emil Salin (selaku anggota), Abdul latif (selaku anggota), Siswono Yudohusodo (selaku anggota), Akbar Tandjung(selaku anggota), Aburizal Bakrie(selaku anggota), H.R Agung Laksono (selaku anggota), Theo L. Sambuaga (selaku anggota) dan Soemarsono (selaku anggota).

Muladi menjelaskan, dalam rangka melaksanakan tugasnya, tim transisi menetapkan kepesertaan Munas, panitia penyelenggara Munas, dan menetapkan tanggal, bulan, serta tempat penyelenggaraan Munas. Golkar Sulsel Dukung Pelaksanaan Munas

Pembentukan Tim transisi tersebut pun direspon baik pengurus Golkar di Sulsel. Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah I Golkar Sulawesi Selatan, HM Roem menyatakan dukungannya kepada wakil presiden HM Jusuf Kalla, menjadi Ketua Umum Transisi.

Roem memastikan Golkar Sulsel mendukung adanya upaya yang digagas oleh elit parpol maupun MPG untuk menyelesaikan konflik yang selama ini berlarut larut. “Apa saja cara terbaik yang dianggap bisa menyelesaikan kemelut ini, Golkar Sulsel mendukung. Keadaan ini harus diakhiri karena tidak ada gunanya, malah sangat merugikan Golkar,” ujarnya.

Meskipun MPG telah membentuk tim transisi, namun Roem mengungkapkan, hingga kini Golkar Sulsel belum bersikap resmi soal perannya menyikapi rekonsiliasi yang dicananangkan MPG.

Dirinya mengaku, kebijakan MPG tersebut terlebih dahulu akan dirapatkan secara internal. Meski demikian Roem menganggap pembentukan tim transisi sebagai solusi yang baik, dan diharapkan kedepan, keputusan yang dihasilkan bisa diterima kedua pihak yang selama ini berseteru.

“Konflik Golkar di DPP sebenarnya, kita tidak terpengaruh di daerah, tetapi memang mesti ada sikap dan peran seluruh pihak dalam mewujudkan soliditas Golkar secara tuntas,” terangnya.

Selama ini JK, kata Roem, juga cukup sering bersuara seputar dualisme kepengurusan DPP Golkar. “Beliau (JK) selalu mengimbau percepatan rekonsiliasi. Makin cepat urusan ini selesai, semakin bagus,” ujarnya.

Hanya saja Roem berharap tim transisi yang dibentuk mampu mengedepankan netralitas. “kita mengapresisasi tim transisi yang dibentuk, dan berharap seluruh unsur didalamnya bisa bersikap netral, sehingga apapun Keputusan yang nanti dihasilkan merupakan yang terbaik untuk mengakhiri konflik di DPP,” terangnya.

Sebelumnya, Ketua DPD I Golkar Sulsel Syahrul Yasin Limpo menyebutkan bahwa dualisme partai menjadi penyebab utama kekalahan partai di sebagian besar pemilihan kepala daerah. Posisi Golkar  saat ini juga berada pada status quo pasca Menkumham menarik SK Agung Laksono dan tidak menerbitkan SK Munas Bali.

Syahrul mengatakan bahwa pelaksanaan Munas, Munaslub, maupun Munas Rekonsiliasi merupakan salah satu instrument untuk kembali mensolidkan kepengurusan dan kader Golkar yang selama ini terpecah.

“Apapun namanya saya kira hal itu, menjadi salah satu hal yang penting untuk memberi energi kembali kepada partai. Dan lebih baik memang adalah melakukan Munas lebih cepat, karena memang sudah sampai waktunya kan ? tetapi bagi sulsel mau munas atau tidak, mau siapa pimpinan di pusat, kami tidak terganggu disini (Sulsel) karena pikiran kita untuk kepentingan rakyat, dan Golkar harus bermuara pada idealisme itu,” jelasnya.

Syahrul juga menyebutkan, yang paling penting saat ini adalah mesti ada kader Partai Golkar yang bicara kepentingan nasional dan kepentingan kaderisasi. “Kalau semua orang bicara jabatan, saling berebut ketua. Itu yang bikin pecah pecah Golkar seperti ini,” ujarnya.

Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel Arfandy idris mengatakan pembentukan tim transisi partai Golkar terlebih dahulu mesti jelas legal standingnya. Menurutnya, jika mengacu pada hasil putusan MA, yang kemudian mengembalikan hasil kepengurusan Golkar ke Munas Riau, hal itu juga dinilai menjadikan bahwa Mahkamah partai yang memiliki kewenangan untuk mengurusi polemik di tubuh partai, adalah makhamah partai hasil Munasi Riau.

Roem secara pribadi menilai JK sebagai salah satu sosok yang paling tepat mengembalikan keharmonisan Golkar. JK disebut masih memiliki pengaruh kuat di internal beringin, mengingat dia pernah menjabat ketua umum partai. Itu ditambah dengan jabatannya saat ini sebagai wakil presiden.

Namun sejauh ini, Munas Riau dinilai telah selesai dan telah menghasilkan hasil kepengurusan Golkar yang baru, melalui pelaksanaan Munas Bali. “Adanya tim transisi yang dibentuk oleh Mahkamah partai, terlebih dahulu mesti jelas legal standingnya, karena jangan sampai kebijakan yang dibuat tersebut menghasilkan masalah baru lagi bagi partai,” ujarnya.

Arfandy mengungkapkan, pembentukan tim transisi sejauh ini juga dinilai tidak proposional, pasalnya unsur tim transisi yang ada didalamnya berasal dari anggota biasa partai. Arfandy mengatakan semestinya jika transisi yang dibentuk, anggotanya paling tidak berasal dari perwakilan pengurus Golkar di daerah.

“Ini juga anggota yang ada di tim transisi, hanya anggota biasa saja, semestinya anggota tim transisi juga mesti mengakomodir misalnya, pengurus aktif di daerah,” terangnya.

Meski demikian, menurut Arfandy pembentukan tim tranisisi oleh sejumlah elite Golkar mesti diapresiasi dengan baik, sebagai upaya untuk mensolidkan Golkar dan mengakhiri konflik. “Hanya saja yang kita khwatirkan legalitas pembentukan tim transisi ini, legal standing dari Mahkamah partai ini yang juga kita pertanyakan, karena itu tadi jangan sampai hasil dari tim transisi ini kedepan, menghasilkan masalah baru,” jelasnya.

Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Bali di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie menolak putusan Mahkamah Partai Golkar, yang membentuk tim transisi untuk menyelenggarakan munas rekonsiliasi.

“Mahkamah Partai itu tidak ada lagi legalitasnya,” kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham.

Ia mengatakan, Mahkamah Partai Golkar yang dipimpin Muladi adalah hasil kepengurusan Munas Riau 2009. Menurut dia, kepengurusan tersebut sudah habis masa berlakunya pada 31 Desember 2015.

Selain masalah legalitas, Idrus juga berpendapat bahwa MPG tidak mempunyai kewenangan untuk bersidang dan mengambil keputusan untuk melaksanakan Munas.

Berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, kata Idrus, munas yang dipercepat sebelum waktunya harus disetujui oleh dua per tiga pengurus DPD se-Indonesia.

“Jadi Mahkamah Partai selain eksistensi dan legalitasnya tidak ada, juga tidak punya kewenangan untuk itu,” ucap dia.

Pakar Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad menilai bahwa kondisi internal Golkar sangat membutuhkan wilayah transisi. Itu karena kedua kubu yang bersitegang masih saling ngotot. Adapun legalitas mereka sama-sama dipertanyakan, karena di satu sisi MA mencabut SK Agung Laksono namun tidak menerbitkan SK Munas Bali.

Firdaus Muhammad menambahkan proses untuk menyatukan kembali Golkar sudah berlangsung lama dengan melewati sejumlah tahap yang dimulai dari perundingan antar dua kubu, penanganan sengketa di mahkamah partai, proses peradilan di PTUN, hingga terbitnya putusan MA yang berakhir pada terbitnya putusan Menkumham.

Namun dari semua tahap yang dilakukan, tidak satupun dari kedua kubu yang betul-betul puas atas rekomendasi dan putusan yang dihasilkan. ”Satu-satunya memang dan menjadi alternatif terakhir adalah mempercayakan elit dan senior Golkar untuk memediasi islah itu, yang dilakukan berdasarkan kesadaran bersama masing-masing kubu untuk menyolidkan Golkar,” tegasnya.

Terkait dengan pembentukan tim transisi, yang diketuai Jusuf Kalla, Firdaus berpandangan bahwa JK sebagai mantan Ketua DPP Golkar sekaligus Wapres RI, memiliki kapasitas dan merupakan tokoh kunci untuk meretas kebuntuan konflik di Golkar.

”Saya kira sangat baik jika JK aktif untuk memfasilitasi konflik Golkar, karena kapasitasnya cukup strategis,” kata dia.

Firdaus mengemukakan, peran JK bisa saja membuat kedua kubu melunak yang bisa mengarah kepada terlaksananya rekonsiliasi.”JK punya modal politik yang masih sangat besar untuk mempengaruhi perseteruan dua kubu, dan memang diharapkan melalui mediasi langsung pak JK, kedua kubu bisa melunak,”paparnya.

Penunjukan JK sebagai ketua umum  transisi, menurut Firdaus langkah yang tepat. JK memenuhi dua kriteria kelayakan, yakni sebagai bekas ketua umum serta kini menjabat posisi penting di pucuk pimpinan pemerintahan. Hanya saja, dikhawatirkan keberadaan JK berujung kegaduhan politik yang lebih jauh.

“Kalau JK memimpin Golkar, maka hubungan partai itu dengan Koalisi Merah Putih pasti ikut terpengaruh. Padahal sampai sekarang hanya Golkar dan Gerindra yang solid di KMP,” terangnya.

Pakar Politik Universitas Pejuang RI  (UPRI) Makassar, Saifudin Almugny menilai apa yang diinisiatif oleh mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla sangat bagus namun harus berkordinasi dengan kedua kubu agar pengurus Golkar di daerah dilibatkan perwakilan dalam Mahkamah Partai Golkar (MPG) tersebut.

“Inisiatif yang bagus oleh pak JK untuk mengakhiri konflik kedua kubu, tapi sebagai konsolidasi dan rekonsiliasi wajib pengurus Golkar DPD diberbagai daerah dilibatkan perwakilan agar tak menimbulkan stigma negatif berkembang dikalangan internal partai,” ujarnya saat dikonfirmasi via telepon, Minggu (17/) malam kemarin.

Saifudin, menilai ketika Maret mendatang Musyawarah Nasional (Munas) Rekonsiliasi digelar tanpa dihadiri oleh satu kubu pengurus pusat dan tak adaperwakilan Golkar dari pengurus daerah pasti menimbulkan stigma negatif.

“Stigma negatif yang saya maksud, kader pengurus Golkar di daerah dan kubu lainnya seperti ARB yang tak ingin Munas akan berpikir lain-lain. Bahkan konflik semakin tak terbendung,” katanya.

Pada kesempatan ini, Mantan WR III ini menyarankan, kubu kedua kubu yakni ARB dan Agung Laksono sebaiknya menyatukan peresepsi untuk mengikuti forum yang digagas oleh Wakil Presiden RI JK dan mantan Presiden RI BJ Habibie.

“Ketika forum Munas yang digagas pak JK dan pak Habibie tak menemui solusi, maka konflik Golkar akan berlanjut. Dan para kader layaknya kapal berlayar tanpa nahkoda,” tuturnya.

Dia menambahkan, saat ini partai Golkar kubu ARB merasa punya legalitas sehingga tak perlu digelar Munas rekonsiliasi. “Kenapa kubu ARB menolak, mungkin diposisi mereka menganggap legalitas partai disedan mata pasca pencabutan SK munas Ancol. Itu sebabnya ARB tak mau Munas tapi ingin bergabung dengan pemerintah Jokowi,” tambahnya.

Sementara itu Pakar Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin Aminuddin ilmar menilai satu-satunya opsi yang bisa dilakukan Golkar untuk mengakhiri konflik internal yakni dengan melakukan musyawrarah rekonsiliasi atau mempercayakan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepengurusan ke Mahkamah partai.

”Mahkamah partai sebenarnya diharapkan bisa berperan untuk mengakhiri adanya sengketa kepengurusan, namun jika ada kubu yang tidak menginginkan jalur itu maka musyawarah rekonsiliasi adalah satu-satunya upaya damai. Karena jika harus melalui proses hukum maka penyelesaian konflik ini bisa berkepanjangan, jadi memang harus ada itikad baik dua kubu untuk rekonsiliasi,” jelasnya.

Selain itu menurut Aminuddin, sengketa kepengurusan parpol sebenarnya telah diatur dalam Pasal 32 ayat 5 UU No 2/2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 2/2008 Tentang Parpol, yang menyatakan bahwa perselisihan parpol yang berkenaan dengan kepengurusan hanya bisa dilakukan di internal parpol melalui mahkamah partai.

Jika tidak puas atas keputusan mahkamah partai bisa ditingkatkan penyelesaiannya ke pengadilan berdasarkan pasal 33 UU parpol. Hanya saja hal itu tidak berlaku untuk kasus sengekta kepengurusan, melainkan hanya keputusan kepengurusan baik itu pemecatan, pertanggungjawaban keuangan partai, maupun penyalahgunaan wewenang.

”Saya kira jika konflik ini tidak diakhiri maka yang akan rugi Golkar sendiri sebagai partai besar dan berpengalaman. Saya kira Golkar mesti memanfaatkan berbagai instrument yang sudah diatur di UU jika Golkar tidak ingin ditinggalkan konsituennya,” terangnya. (SOPHIAN – SURYADI/Rakyatsulsel.com)

 

Click to comment
To Top