Moratorium CPNS Berlanjut, Amirul: Menteri Yuddy Tidak Konsisten – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Moratorium CPNS Berlanjut, Amirul: Menteri Yuddy Tidak Konsisten

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi II DPR RI kembali melakukan rapat kerja (Raker) bersama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi, Rabu (20/1). Dalam rapat tersebut, Yuddy menegaskan moratorium Pegawai Negeri Sipil (PNS) terus berlanjut. Pemerintah belum memiliki rencana melaksanakan pengadaan Aparatur Sipil Ngara (ASN), baik untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Menanggapi persoalan tersebut, Anggota Komisi II DPR RI, Amirul Tamim sangat menyesalkan pernyataan Yuddy Chrisnandi. Pasalnya, dalam beberapa rapat-rapat sebelumnya antara Komisi II dan MenPAN-RB telah mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dianggap telah mengikat.

“Dalam Raker tadi pada kesimpulannya Menteri memberikan beberapa latar belakang terkait dengan pegawai negeri khususnya yang honorer pada dasarnya Menteri meminta maaf karena tidak bisa menindaklanjuti hasil kesepakatan-kesepakatan dengan Komisi II beberapa waktu yang lalu,” jelas Amirul yang ditemui diruang kerjanya usai rapat.

Dijelaskan, dalam perkembangan rapat, Komisi II pada prinsipnya tidak mengambil kesimpulan, tetapi Komisi II kembali memberikan kesempatan kepada Menpan untuk kembali bertemu dalam raker selanjutnya. Akan tetapi, secara umum seluruh anggota Komisi II menyampaikan suatu rasa keberatan atas pernyataan Yuddy Chrisnandi.

“Karena pada prinsipnya kesepakatan-kesepakatan yang lalu itu sudah mengikat. Yang harusnya Menteri pada waktu itu menindaklanjuti, tapi dengan sikap yang tadi, Komisi II perlu kembali mengkaji ulang data-data dan argument-argument yang belum sepenuhnya diterima oleh Komisi II. Contohnya, apa betul rasio antara pegawai negeri dengan jumlah penduduk kita ini sudah pada tahapan yang krisis atau angka yang mana yang idealis yang nantinya bisa diupayakan untuk meningkatkan pelayanan publik,” jelasnya.

Yang perlu diperhatikan, lanjut mantan Walikota Baubau dua periode ini adalah fakta yang ada mengingat kondisi kewilayahan, rentan kendali, keterbatasan waktu dan lainnya menjadi faktor pelayanan publik yang dilakukan belum sesuai harapan masyarakat yang kemungkinan besar bukan dari keterbatasan fasilitas, tetapi lebih pada keterbatasan pegawai yang ada.

“Fakta berikutnya, kita melihat secara umum pelayanan-pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di daerah-daerah luar Jawa itu mungkin dilaksanakan oleh honorer. Apakah negara sudah memberikan rasa keadilan bahwa pelayanan publik yang harusnya menjadi kewajiban negara itu dilaksanakan oleh aparatur negara yang honornya hanya mungkin hanya Rp 200 sampai Rp 300 ribu yang juga mungkin diterima dalam 6 bulan sekali. Saya kira itu adalah rasa ketidakadilan sehingga beberapa teman menganggap Menpan ini seperti drakula,” tegas Politikus PPP ini.

[NEXT-FAJAR]

Disamping itu juga, landasan argument yang disampaikan oleh MenPAN-RB terkait dengan pengangkatan honorer ini tidak didukung oleh perundang-undangan. “Kalau demikian, Presiden Jokowi pernah dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa jika suatu aturan menjadi penghambatnya, seharusnya masalah itu bisa terjawab dengan merubah aturan. Bukan malah berhenti karena aturan yang tidak mendukung. Untuk itu semua kita menyesal dengan sikap Menteri dalam menyampaikan beberapa penjelasan dan argumentasinya,” sesalnya.

Olehnya itu, dalam pertemuan berikutya, Komisi II akan kembali memberikan kesempatan kepada Menteri, jika pemerintah masih tetap dalam posisi dalam raker sebelumnya maka kemungkinan ada langkah-langkah selanjutnya yang akan disepakati di Komisi II. Ataukah nanti aka nada point-point yang direkomendasikan mengenai persoalan honorer ini.

Dalam kesempatan tersebut, Amirul juga sempat menegaskan posisi PNS yang menurutnya menjadi salah satu faktor perekat dari keragaman. Bahkan, dibeberapa daerah peran PNS sendiri adalah sebagai pengawal daripada NKRI. “Oleh sebab itu soal pengangkatan PNS kita di Komisi II sepakat kita berpikir rasionalitasnya dengan mempertimbangkan aspek-aspek manfaat lain,” ujarnya.

Karena faktanya dibeberapa daerah munculnya dinamika pemekaran daerah salah satu penyebabnya adalah masyarakatnya belum merasakan pelayanan publik oleh pemerintah daerah yang idealnya pelayana tersebut wajib dinikmati setiap masyarakat. “Karena persoalan-persoalan seperti itulah daerah ingin dimekarkan agar daerah bisa memberikan pelayanan maksimal,” pungkasnya.

Konsekwensi dari pemekaran itu adalah personil pegawai negeri. Nah, jika persoalan ini dibagi secara rasio maka sudah pasti akan merasakan kekurangan, khususnya tenaga guru dan medis. Sementara untuk tenaga administrasi masih dapat didukung dengan teknologi, tetapi untuk guru dan tenaga medis itu belum bisa diwakili oleh piranti-piranti teknologi itu.

Oleh sebab itu, poin penting yang diajukan oleh Komisi II dalam rapat tersebut adalah mengajukan soal angka tetap pada garis kesepaktan pertama. Kalau pemerintah menjelaskan terkait dengan kemampuan finansial atau anggaran maka perlu dipertanyakan lagi.

Pasalnya, jika melihat dari sektor pajak yang dicapai adalah lebih dari 80 persen. Tetapi, dari 80 persen tersebut belum disampaikan dari sektor mana saja penerimaan pajaknya. Jangan lupa bahwa sektor pajak yang besar itu juga datangnya dari dari honor, gaji, pajak penghasilan.

“Nah, pendapatan pajak dari sektor itu juga kan sebagian besar juga akan kembali juga ke negara. Artinya negara saat ini belum maksimal menggali potensi-potensi sumber pendapatan negara dari sektor pajak yang melekat di gaji tadi,” tegasnya.

[NEXT-FAJAR]

Bagaimana dengan nasib Bidan PTT? Amirul menjelaskan, dalam rapat kerja tersebut pihaknya telah menyampakan bahwa ada dua persoalan dalam aparatur sipil yang perlu mendapat perhatian, diantaranya guru dan tenaga medis. Hal itu beralasan mengingat sampai saat ini angka kematian bayi, ibu hamil dan sebagainya masih cukup tinggi. Hal itu dibuktikan dalam MDgS dimana Indonesia sendiri belum sampai pada titik lampu hijau.

“Nah, persoalannya apa? Persoalannya itu pada tingkat medis. Kemudian juga dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusia kita, kalau seandainya perguruan tinggi membuat standarisasi, mungkin akan banyak jebolan-jebolan SMA kita tidak bisa masuk di perguruan tinggi. Artinya apa? Berarti basic dari pendidikan itu belum efektif untuk memberikan nilai yang baik terhadap sumber daya manusia kita. Persoalannya dimana? Ya di keterbatasan guru. Bagaimana guru yang gajinya Rp 300 ribu perbulan bisa memberikan semuanya, terlebih lagi didaerah-daerah terpencil. Kalau memang persoalan banyaknya K2 abal-abal, jangan sampai mengorbankan K2 yang memang benar-benar murni melakukan pengabdiannya terhadap negara ini,” tutup Amirul. (hrm)

loading...
Click to comment
To Top