Amirul Tamim: Wajar Honorer K2 Merasa Kesal – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Amirul Tamim: Wajar Honorer K2 Merasa Kesal

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) telah menghimbau kepada seluruh Honorer K2 yang tersebar diseluruh Indonesia untuk berkumpul di Jakarta pada 10 Februari 2016 mendatang yang sudah dipersiapkan pada Rakornas di Palembang.

Ketua Tim Investigasi Forum Honorer K2 Indonesia Riyanto Agung Subekti alias Itong mengatakan, keputusan rencana aksi diambil saat itu sebagai antisipasi bila dalam raker MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi membatalkan pengangkatan K2 menjadi CPNS. Ternyata benar, Yuddy menyatakan tidak akan mengangkat honorer K2.

“Kami sudah punya dugaan-dugaan tidak adanya niat baik pemerintah. Ini ditandai dengan anggaran yang tidak dimasukkan ke dalam APBN 2016 dan dugaan kami tidak meleset sebab MenPAN-RB membatalkan semua janjinya,” tegas Itong seperti dilansir JPNN (Fajar.co.id Group), Kamis (21/1).

‎Itong menambahkan, aksi besar-besaran ini mewajibkan seluruh honorer K2 hadir untuk ikut aksi di depan Istana. Istana dipilih sebagai sasaran utama karena Presiden Jokowi dianggap yang bisa menyelesaikan masalah K2.

“Apa boleh buat, kalau dengan demo presiden bisa melek ke honorer K2, maka akan kami tunjukkan. Kami minta presiden mengeluarkan diskresi bagi honorer. Bisa dirasakan bagaimana bila tiga hari tanpa honorer,” ujarnya.

Selain itu,masalah honorer K2, kecurangan rekrutmen CPNS 2013, juga akan dibawa ke Mahkamah Internasional melalui ILO (International Labour Organization).

“Pemerintah telah berbuat kecurangan secara berjamaah dalam rekrutmen CPNS Tahun 2013 serta mendzolimi 439 ribuan honorer K2 dan keluarganya. Jadi tidak salah kalau ILO turut campur dengan permasalahan, karena sudah menyangkut hak-hak azasi manusia dan hajat hidup orang banyak,” paparnya.

Menanggapi rencana “Jihad Akbar” yang akan dilakukan oleh FHK2I, Anggota Komisi II DPR RI, Amirul Tamim memaklumi perasaan yang dialami oleh Honorer K2. “Tentu kita memaklumi mereka sudah menunggu begitu lama dan dari sejak awal sudah mendapat informasi yang bagus kemudian tiba-tiba kemarin mendapat informasi bahwa tidak bisa diangkat menjadi CPNS seperti yang disampaikan oleh Menteri Yuddy. Jadi, wajar mereka merasa kesal dan gundah,” papar legislator asal Sulawesi Tenggara ini.

[NEXT-FAJAR]

Masalah “berjihad”, Amirul meminta kepada seluruh Honorer khususnya yang berasal dari Sultra dalam menyampaikan aspirasinya harus sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada mengingat saat ini situasi bangsa tengah trauma denga hal-hal kekerasan seperti yang terjadi beberapa waktu lalu terkait dengan terror bom di Jalan MH Thamrin.

“Tentu jangan sampai kita membuat suasana menjadi lebih buruk, apalagi keadaan bangsa ktia lagi trauma dengan hal-hal kekerasan seperti yang kemarin terjadi,” jelasnya.

Rapat Kerja (raker) selanjutnya direncanakan akan kembali digelar seminggu setelah raker sebelumnya. Dalam pertemuan berikutnya itu, Komisi II akan mendengar argumentasi dan kajian dari sisi MenPAN-RB terkait penjelasannya lebih lanjut yang belum diperoleh oleh Komisi II.

“Pertama kita mau mendengarkan argumentasi kajian dari sisi menteri sendiri karena kalau kita melihat dari paparan yang ada itu mungkin belum sepenuhnya didukung dengan data yang falid di lapangan,” tambahnya.

Kenapa demikian? Lanjut Amirul, jika melihat daerah-daerah lain diluar Jawa yang memiliki keterbatasan infrastruktur, fasilitas, rentan kendali yang begitu jauh dengan pusat pemerintahan, adanya pemekaran-pemekaran daerah serta masih ada angka partisipasi sekolah yang belum mencapai target dan masih kurangnya pelayanan dibidang kesehatan. “Nah, pertimbangan-pertimbangan seperti ini yang harus kita lihat,” urainya.

Selain itu juga, masih banyaknya unit-unit kerja yang pelayanannya belum memenuhi standar pelayanan yang dilakukan oleh aparatur negara. Karena fakta yang ada dilapangan justru beban kerja lebih banyak diperankan oleh tenaga honorer dibandingkan oleh para pegawai didaerah.

Kemudian persoalan rasio pegawai. Jika dibandingkan dengan beban tugas yang ada dinilai masih terasa kurang. Alasannya, masih ada unit pemerintah yang sampai saat ini bekerja hingga malam hari. Artinya dengan tenaga kerja yang ada, masih belum bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai jam kerja sehingga harus lembur.

“Dan pada kenyataannya walaupun sudah lembur tapi masih juga belum bisa menyelesaikan pekerjaan. Olehnya itu, kebijakan itu harus sesuai dengan hasil kajian dan fakta-fakta yanga ada. Jangan hanya buat analisa tapi tidak didukung oleh fakta yang akurat,” tegasnya. (hrm)

To Top