Lampu Mati, Tetap Bayar – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Lampu Mati, Tetap Bayar

FAJAR.CO.ID, KUPANG – Perubahan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemkot Kupang dan PLN terkait mekanisme pembayaran lampu jalan perlu dilakukan. Pasalnya, ada beberapa item yang janggal.
Ketua Komisi III DPRD Kota Kupang, Selly Tokan, kepada Timor Express, Rabu (20/1) mengatakan sesuai pernyataan wali Kota Kupang Jonas Salean bahwa ada kesalahan MoU, sehingga perlu ditinjau kembali dengan mengubah beberapa item dalam MoU tersebut.
Salah item yang perlu diubah, yakni soal penanganan kerusakan lampu jalan. Dikatakannya, lampu-lampu jalan dikelola oleh Bagian Umum Setda Kota Kupang. Namun sampai saat ini, ketika ada lampu jalan yang rusak dan tidak berfungsi, serta sudah migrasi ke solar cell namun masih tetap dibayar oleh Pemkot. Angkanya mencapai Rp 12 miliar per tahun. Ini yang perlu dipertimbangkan untuk ditinjau kembali MoU tersebut. “Kalau betul MoU itu diubah maka pasti akan beri nilai tambah bagi Pemkot. Makanya kami mendorong untuk ditinjau kembali,” katanya.
Menurut politikus PDIP ini, jika memang Pemkot masih menggunakan lampu jalan tenaga listrik, maka harusnya pemkot memiliki meteran sendiri agar bisa mengetahui jelas berapa biaya yang harus dibayar setiap bulan. “Pada prinsipnya kita siap dorong untuk perbaikan MoU, kalau kita mau bersama dengan PLN kenapa kita tidak pakai meteran sendiri, sehingga kita tahu persis ukuran pembayaran penerangan satu bulan,” katanya.
Menurutnya, MoU saat ini tidak memberikan gambaran jelas, pasalnya banyak sekali lampu jalan yang rusak dan telah dimigrasi ke solar cell, namun pemkot masih membayar sesuai MoU yang telah disepakati. “Contoh, Jalan Frans Seda, kita harus punya dua sampai tiga meteran sendiri, supaya saat pembayaran, kita tahu jelas berapa yang harus kita bayar, karena jangan sampai kita bayar tanpa mengetahui berapa yang kita pakai,” tandasnya.
Supaya tidak menimbulkan kerugian, tambah Selly, pemkot harus memikirkan untuk menggunakan meteran sendiri.
Jika tidak segera mengubah isi MoU tersebut, maka Pemkot akan terus dirugikan. Berdasarkan kalkulasi DPRD Kota Kupang, setidaknya setiap tahun Pemkot membayar Rp 6.084.000.000 secara cuma-cuma kepada PLN untuk pajak lampu jalan umum (PJU). Pasalnya, sebanyak 2.028 dari 3.575 titik lampu jalan dari PLN tidak menyala.
Total PJU yang dibayarkan Pemkot kepada PLN tahun 2015 sebesar Rp 12 miliar. Anggaran ini dihitung berdasarkan jumlah titik lampu jalan yang saat ini sebanyak 4.850 titik. Namun sebanyak 1.275 titik sudah menggunakan solar cell. Dengan demikian, yang masih menggunakan listrik dari PLN sebanyak 3.575 titik. Namun, sebagian besar tidak menyala.
Jika dikalkulasi dari angka Rp 12 miliar tersebut, maka setiap bulan Pemkot membayar sekitar Rp 250 ribu per titik lampu. Dengan demikian, setiap bulan Pemkot rugi Rp 507 juta untuk membayar lampu jalan yang tidak menyala. Selain itu, Pemkot juga tetap membayar ke PLN untuk lampu jalan yang kini sudah menggunakan solar cell.
Sebelumnya, Wali Kota Jonas Salean juga mengakui MoU dengan PLN akan diubah. Pasalnya, banyak lampu jalan yang bersumber dari listrik PLN tidak berfungsi. Dan, lampu yang tidak berfungsi tersebut menjadi tanggungjawab Pemkot, bukan PLN. “Selama ini lampu mati pun kita bayar,” kata Jonas.
Disebutkan, banyak juga lampu jalan yang sudah beralih ke solar cell dan tidak lagi menggunakan energi listrik dari PLN, namun belum dilaporkan ke PLN. Dengan demikian Pemkot tetap membayar sesuai jumlah mata lampu 4.850 titik sesuai MoU. (kr8/sam/TIMOREXPRESS)
DATA LAMPU JALAN
Jumlah lampu jalan: 4.850 titik�
Menggunakan listrik PLN: 3.575 titik
Tidak menyala: 2.028 titik
Menggunakan solar cell: 1.275 titik
Total PPJ: Rp 19 miliar
Total PJU: Rp 12 miliar
Biaya listrik per titik: Rp 250 ribu

 

Click to comment
To Top