Perda Parkir Belum Direvisi – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Perda Parkir Belum Direvisi

FAJAR.CO.ID, KUPANG – Dari 21 rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda) tahun 2016, tak ada ranperda tentang parkir. Dengan demikian, sistem parkir di Kota Kupang masih memberi peluang adanya parkir liar.
Ketua Badan Legislasi DPRD Kota Kupang, Djainudin Lonek kepada wartawan, Selasa (19/1) di Kantor DPRD Kota Kupang, membenarkan bahwa dari 18 usulan ranperda dari Pemkot Kupang, tak ada yang terkait dengan parkir. Satu-satunya usulan dari Dinas Perhubungan Kota Kupang hanya terkait pengujian berkala kendaraan bermotor. “Jadi masih pakai Perda yang lama,” kata Djainudin.
Sekretaris Komisi III DPRD Kota Kupang, Nitanel Pandie mengatakan perda tentang Parkir di Kota Kupang harus direvisi. Tujuan revisi yakni mengubah sistem pembayaran, yakni menggunakan sistem berlangganan. Dengan sistem ini, maka masyarakat diuntungkan, pemerintah pun diuntungkan karena penerimaan meningkat. “Keuntungan bagi masyarakat adalah tidak ada lagi parkir liar, karena masyarakat tidak perlu pakai karcis. Mereka sudah bayar di Samsat tiap tahun,” katanya.
Oleh karena itu, Nitanel mengatakan pemerintah harus segera mengajukan evisi Perda Parkir agar masyarakat tidak lagi mengeluh soal parkir. Saat ini, kata politikus PKPI ini, marak tempat parkir liar. Para tukang parkir menagih tanpa karcis. “Karena masyarakat takut, maka terpaksa bayar. Ini harus pemerintah lihat,” tegas Nitanel.
Untuk diketahui, dari 21 Ranperda yang diusulkan untuk dibahas di DPRD Kota Kupang, yang menjadi inisiatif DPRD Kota Kupang yakni Perda tantang Hari Libur Keagamaan dan Corporate Social Responsibility (CSR). Selain itu, dewan juga mengusulkan revisi Perda tentang Minuman Beralkohol. “Revisi Perda Minuman Beralkohol ini agar disesuaikan dengan Permendag sehingga tidak bertentangan dengan regulasi lain,” kata Djainudin selaku Ketua Baleg DPRD Kota Kupang. (sam/TIMOREXPRESS)
Daftar Ranperda yang Masuk Prolegda 2016
1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah (Bagian Hukum)
2. Pengalokasian anggaran bantuan hukum gratis (Bagian Hukum)
3. Pedoman teknis pembentukan produk hukum daerah (Bagian Hukum)
4. Kawasan tanpa rokok (Dinas Kesehatan)
5. Lembaga kemasyarakatan di kelurahan (BPMK)
6. Tempat pemakaman umum dan retribusi pemakaman (Dinas Sosial)
7. Penyertaan modal Pemerintah Kota Kupang pada Bank NTT (Bagian Umum)
8. Pengujian berkala kendaraan bermotor (Dinas Perhubungan)
9. Revisi perda Nomor 16 tahun 2007 tentang dana santunan bagi PNS yang pensiun, wafat dan cacat tetap (BKD)
10. Revisi Perda Nomor 17 tahun 2007 tentang tugas belajar, izin belajar dan ikatan dinas (BKD)
11. Penyelenggaraan kearsipan pemerintah daerah Kota Kupang (Badan Arsip)
12. Retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD S. K. Lerik (RSUD)
13. Rencana induk pengembangan pariwisata daerah (Dinas Pariwisata
14. Tanda daftar usaha pariwisata (Dinas Pariwisata)
15. Revisi Perda tentang pedagang kaki lima (Disperindag)
16. Revisi Perda tentang pergudangan (Disprindag)
17. Ketenagakerjaan (Dinas Nakertrans)
18. Penyelanggaraan pendidikan di Kota Kupang (Dinas PPO)
19. Hari Libur Keagamaan (DPRD)
20. Corporate Social Responsibility (DPRD)
21. Revisi Perda Nomor 5 tahun 2012 tentang Pengendalian Usaha Minuman Beralkohol.

 

loading...
Click to comment
To Top