PPK Dermaga PDT Divonis 2,6 Tahun – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

PPK Dermaga PDT Divonis 2,6 Tahun

FAJAR.CO.ID, KUPANG – Majelis hakim Pengadilan Tipikor Kupang, memvonis Maprih Unggul Purwanto, dengan pidana penjara, masing-masing 1 tahun 3 bulan, untuk dua perkara yang dijalaninya. Dengan demikian total hukuman yang bakal dijalani adalah 2 tahun 6 bulan penjara.
Sidang putusan terhadap sosok pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek pembangunan dermaga oleh Kementrian PDT di Pamakayo dan Bakalang itu, berlangsung pada Kamis (21/1), sekira pukul 15.30 Wita.
Selain divonis pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, Maprih Unggul Purwanto juga didenda Rp 50 juta subsidair 2 bulan penjara, untuk masing-masing perkara.
Sementara uang pengganti kerugian negara tidak dibebankan ke terdakwa, karena sejumlah uang titipan sudah diserahkan ke JPU ketika perkara ini masih dalam tahap penyidikan.
Maprih Unggul Purwanto, oleh majelis hakim, dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam kedua proyek dimaksud.
Perbuatannya, menurut majelis hakim, terbukti melanggar pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang (UU) Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang diubah dengan dengan UU Nomor 20/2001 tentang pemberantasan Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.
“Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dengan menyalahgunakan kewenangan atau jabatan yang ada padanya hingga mengakibatkan negara dirugikan dan orang lain atau suatu korporasi diuntungkan,” sebut ketua majelis hakim, Sumantono, saat membacakan amar putusan.
Atas vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Kupang itu, Maprih Unnggul Purwanto bersama penasihat hukumnya, termasuk JPU, sama-sama menyatakan pikir-pikir, sesuai waktu tujuh hari yang diberikan hakim.
Namun demikian, majelis hakim tegaskan, jika dalam waktu tujuh hari yang diberikan, terdakwa maupun JPU tidak menolak putusan dan melakukan upaya banding, maka vonis majelis hakim dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap.
Terpantau, sidang dipimpin hakim ketua, Sumantono, didampingi hakim anggota, Herbert Harefa dan Yelmi. Sementara JPU Kejati NTT dihadiri oleh Ronald Okta.
Maprih Unggul Purwanto hadir di persidangan didampingi penasihat hukumnya, Erman Umar, Marsel Radja dan Friedom Radja. (gat/joo/timorexpress)
loading...
Click to comment
To Top