Izin Ekspor Freeport Terancam Tak Diperpanjang – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Izin Ekspor Freeport Terancam Tak Diperpanjang

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Syarat yang diajukan Kementerian ESDM kepada PT Freeport Indonesia (PT FI) agar izin ekspor diperpanjang belum mendapat respons positif. Ditjen Minerba tidak mau ambil pusing. Kalau perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu tidak memenuhi permintaan, izin ekspor tidak diberikan.

Dirjen Minerba Bambang Gatot Ariyono di gedung DPR mengungkapkan, sampai sekarang syarat penting untuk memberikan uang jaminan kepada pemerintah belum dipenuhi PT FI. Sebagaimana diberitakan, uang jaminan untuk membangun smelter tersebut sebesar USD 530 juta atau sekitar Rp 7,3 triliun. “Kalau belum dipenuhi, ya izinnya enggak dikeluarkan,” kata Bambang.

Dia tidak memberikan deadline kepada PT FI untuk membayar jaminan tersebut. Jadi, selama uang itu tidak diserahkan kepada pemerintah, selama itu pula izin ekspor konsentrat tembaga dibekukan pemerintah.

Lampu hijau yang diberikan pemerintah sebenarnya memiliki dua syarat. Syarat pertama adalah dikenakannya bea keluar 5 persen. Yang kedua berupa uang jaminan karena PT FI belum menyelesaikan kewajiban membangun smelter. “Prinsipnya, kalau dia memenuhi, kami berikan izin,” terangnya.

Sementara itu, saat rapat dengar pendapat (RDP) antara Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR, Menteri ESDM Sudirman Said memastikan bahwa belum ada deal apa pun soal perpanjangan kontrak. Dia menyatakan bahwa proses yang berjalan sesuai dengan aturan. Yaitu, pembahasan baru dilakukan pada 2019 atau dua tahun sebelum kontrak habis pada 2021.

Anggota Komisi VII M. Nasir sempat menanyakan pemerintah condong ke perpanjangan kontrak atau tidak. Sudirman menjawab bahwa intinya bukan pada poin tersebut. Pemerintah disebutnya welcome terhadap siapa saja yang mau beroperasi di tambang Grasberg tersebut.

“Common sense saja, 92 persen PDB (produk domestik bruto) Kabupaten Mimika berasal dari tambang itu,” ungkapnya. Lantas, ada ribuan tenaga kerja dan 30 ribu rumah tangga yang menggantungkan hidupnya dari operasional tambang.

[NEXT-FAJAR]

“Siapa yang mengoperasikan, banyak skemanya. Melanjutkan kontrak atau diserahkan kepada BUMN,” lanjut mantan bos PT Pindad tersebut. Dalam kesempatan itu, Sudirman menjelaskan bahwa proses divestasi bakal dilakukan dengan baik oleh pemerintah. Misalnya, menawar semurah-murahnya 10,64 persen saham yang ditawarkan kepada pemerintah.

“Pada waktunya, pemerintah akan memutuskan, apakah nilai yang ditawarkan wajar. Kami sebagai penawar bakal menawar serendah-rendahnya,” ujarnya. Saat ini pemerintah belum menentukan sikap. Pemerintah akan menggunakan penilai independen untuk mendapat harga terbaik.

Di tempat terpisah, Juru Bicara PT FI Riza Pratama belum bisa bicara banyak soal tersebut. Dia menuturkan bahwa permintaan itu masih diproses internal perusahaan. Riza meminta untuk menunggu proses negosiasi selesai. “Kami masih terus berunding dengan pemerintah. Kita tunggu saja,” tandasnya. (dim/c14/tia)

Click to comment
To Top