Regulasi Ganjal Penerapan ERP Bandung – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Daerah

Regulasi Ganjal Penerapan ERP Bandung

FAJAR.CO.ID, BANDUNG – Penerapan jalan berbayar elektronik atau elektronic road pricing (ERP) di Kota Bandung Jawa Barat (Jabar) terganjal regulasi. Hingga kini Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung belum memiliki produk hukum daerah yang memayungi sistem pengendalian lalu lintas tersebut.

Ketua Pansus X DPRD Kota Bandung Entang Suryaman mengatakan, dalam waktu dekat Komisi C DPRD Kota Bandung akan melakukan konsultasi ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Dari hasil konsultasi itu pihaknya akan memasukan ERP dalam  Peraturan daerah (perda) tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas. “Apapun hasilnya, Panitia Khusus X DPRD Kota Bandung, akan memasukan ERP dalam Perda tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas,” kata Ketua Pansus X Entang Suryaman, Selasa (26/1).

Entang yang merupakan Ketua Komisi C ini menambahkan, rencananya dalam Perda tersebut ERP akan diatur dalam aturan peralihan. Di dalam aturan peralihan ini akan dimasukan pasal ERP. Secara teknis pelaksanaan ERP ini akan diatur dalam dalam Peraturan Wali Kota (Perwal).

Sebelum sistem pengendalian lalu lintas elektronik ini, kata Politikus Partai Demokrat itu, Pemkot Bandung perlu memerbanyak referensi tentang ERP. Apalagi hingga kini belum ada satupun Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang menerapkan ERP ini. “Untuk itu, kita (Pansus) perlu kehati-hatian. Perda dibuat untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai dalam terapannya, merugikan masyarakat,” ujar Entang.

Entang mengingatkan, dalam penerapnya  ERP Pemkot Bandung harus memperhatikan beberapa aspek. Diantaranya, aspek dasar teknologi ERP, sistem penarikan pembayaran, penindakan pelanggaran, hingga  penerapan sanksi terhadap pelanggaran. “Itu penting. sebab retribusi yang ditarik harus dikembalikan guna perbaikan transportasi,” ujar Entang.

Meskipun demikian dia meyakini optimis ERP bisa berjalan di kota Kembang tersebut. “Syaratnya sosialisasi, koordinasi, kolaborasi, serta  terintegrasi dengan semua jaringan transportasi,” imbuh Ketua Komisi C itu.  (edy/iil/JPG)

Click to comment
To Top