Rumah Kita Beber Mobilisasi Masa dari Konsel dan Buteng – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Pilkada

Rumah Kita Beber Mobilisasi Masa dari Konsel dan Buteng

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Kabupaten Muna dengan nomor perkara 120/PHP.BUP-XIV/2016 kembali digelar, Senin (1/2) diruang sidang utama gedung MK. Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan dari saksi-saksi Pemohon dalam hal ini pasangan nomor urut 1 Rusman Emba – Malik Ditu (Rumah Kita).

Sidang tersebut dipimpin oleh Patrialis Akbar. Dalam kesempatan itu, lima orang saksi dari pihak Rumah Kita diberi waktu untuk membeberkan kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pilkada Kabupaten Muna yang digelar 9 Desember 2015 silam yang menurut pihak Rumah Kita dilakukan oleh pasangan nomor urut 3 dr Baharuddin – La Pili (Dokter PilihanKu).

“Tadi lima orang saksi sudah memberikan kesaksiannya,” kata kuasa hukum Rumah Kita, Bariun SH.

Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh para saksi untuk membeberkan kecurangan terkait dengan mobilisasi massa yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 3 yang berasal dari Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) dan Kabupaten Buton Tengah (Buteng). “Kesaksian bombastis dari Konsel yang pemilihnya ada 14 orang dan dari Buteng ada 18 orang,” lanjut Bariun.

Kecurangan tersebut berawal ketika pada tanggal 7 Desember 2015 ada pihak dari KPPS memaggil salah seorang dari 14 warga Konsel untuk melakukan pemilihan di Muna. Padahal, orang tersebut sebelumnya sudah memberitahukan bahwa mereka tidak terdaftar didalam DPT di Kabupaten Muna.

“Tapi, kata anggota KPPS itu bilang kalau mereka masuk didalam DPT, baik di Muna maupun di Konsel dalam hal ini DPT mereka ganda,” beber Bariun.

Sementara untuk 18 orang yang merupakan warga Buteng diberikan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marobo. “Padahal, berdasarkan ketentuan seorang Kades tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan SKTT, begitu juga dengan Camat tidak punya kewenangan. Yang berhak mengeluarkan SKTT itu adalah dari Catatan Sipil. Yang menjadi kewenangan Kades hanyalah memberikan pengantar,” tukasnya. “Jadi yang gerakkan mereka itu dari  tim sukses nomor urut 3 dengan iming-iming uang Rp 50 ribu per orang dan disebar disejumlah TPS,” tandasnya.

Untuk sidang selanjutnya akan kembali digelar pada Rabu (3/2) dengan agenda mendengarkan keterangan dari saksi-saksi pihak Termohon, saksi pihak terkait dan saksi ahli. (hrm)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top