Sengketa Dua Kubu Unidar Ambon Memanas, Kampus Terancam Tutup – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Sengketa Dua Kubu Unidar Ambon Memanas, Kampus Terancam Tutup

FAJAR.CO.ID,  AMBON — Nasib Universitas Darussalam (Unidar) Ambon semakin tidak jelas. Masing-masing pihak di internal kampus itu belum bersatu. Sementara, sudah hampir empat semester, Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Unidar belum dibuka. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi akan menutup kampus merah itu, bila sampai pada batas waktu empat semester, masih ada dua rektor dan PDPT belum dibuka.

Selain Yayasan Darussalam Maluku dan Yayasan Pendidikan Darussalam, Unidar Ambon juga menjadi objek perseteruan dua kelompok di internal kampus itu. Satu kelompok bermarkas di kampuss A, desa Tulehu, dibawah kepemimpinan Ibrahim Ohorella sebagai rektor. Sementara kelompok yang lain bermarkas di kampus B, Wara desa Batu Merah, kecamatan Sirimau kota Ambon dengan rektor Farida Mony.

Koordinator Kopertis wilayah XII Maluku-Maluku Utara Zainudin Notanubun menegaskan, selama dua kelompok di internal Unidar masih bertahan dengan kelompok masing-masing, PDPT tidak dapat dibuka.

“Kalau PDPT dibuka, sementara ada dua rektor, lalu mereka buat wisuda masing-masing dan keluarkan ijazah masing-masing, itu lebih berbahaya lagi, terutama bagi mahasiswa” kata Notanubun, Minggu (31/1).

Bila telah sampai batas waktu penutupan PDPT, Kopertis akan melapor kepada Kemendikti bahwa sudah empat semester PDPT Unidar ditutup. Selanjutnya, Kemendikti mengambil langkah.

“Kalau masih tetap pada kondisi saat ini, (Unidar) bisa tutup. Nanti, Kementerian membuat kebijakan untuk menyelamatkan mahasiswa. Makanya, kita berharap, semua pihak bisa mengakui satu rektor. Tidak ada solusi lain,” katanya.

Masih berlanjutnya kisruh di internal Unidar meresahkan mahasiswa. Mereka tidak ingin, kampus ini ditutup. Semua pihak harus kembali bersatu, mengutamakan kepentingan mahasiswa, dari pada kepentingan kelompok.

Pradina Anjarawati Sugirno, Presiden mahasiswa Unidar ini berharap, semua mahasiswa jangan terlibat dalam perseteruan itu. Sebab, yang menanggung rugi adalah mahasiswa. Mahasiwa harus bersatu untuk mencari solusi terbaik bagi Unidar.

“Baik teman-teman yang ada di kelas A dan Kelas B untuk menyatu, mempertahankan keutuhan Universitas ini,” ujarnya.

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISP) Refay Pulu sangat tidak ingin Unidar ditutup. Sebab, mahasiwa yang akan rugi. Para petinggi di Unidar harus segera bersatu.
“Sebagai mahasiswa, saya berharap kedua kubu harus bangun koordinasi kembali dengan bertemu secara langsung.

Titik temunya adalah kedua elemen ini harus kembali menyatu dan bersinergi membangun Darussalam yang lebih baik,” ujarnya.

Menurutnya, yang harus diutamakan adalah kepentingan yang lebih besar, kepentingan banyak orang, yaitu kepentingan mahasiswa. Masing-masing pihak jangan bersikeras dengan pendapat masing-masing.

“Jangan memikirkan ego masing-masing karena nantinya yang menjadi korban adalah mahasiswa,”tegasnya.

Ketua Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) Unidar Abdu Saleh Kilwalaga mengatakan, sudah saatnya perseteruan di interal Unidar diakhiri. Semua Civitas akademika di kampus itu harus duduk bersama, membicarakan jalan terbaik, menyudahi perseteruan demi kepentingan bersama.

Dia pun mengajak semua mahasiswa untuk tidak berpihak, tapi bersatu sebagai kelompok yang berada di tengah, turut mencari solusi terbaik demi masa depan kampus itu.

LAPOR POLISI
Sementara itu, rektor Unidar, Ibrahim Ohorella melaporkan pengurus Yayasan Darussalam, A.R. Polanunu ke Polres Pulau Ambon dan PP Lease, karena melantik Farida Mony sebagai rektor Universitas Darussalam Ambon beberapa waktu lalu.

Pelantikan itu dinilai melecehkan proses hukum tentang sengketa antara Yayasan Darussalam Maluku dengan Yayasan Pendididikan Darussalam Maluku.

“Jadi A.R.Polanunu saya adukan karena menuduh saya dengan sengaja mendirikan Yayasan baru yakni Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku, serta melecehkan proses hukum dengan melantik Farida Mony sebagai rektor Unidar” katanya.

Ohorella menjelaskan, yayasan Pendidikan Darussalam Maluku bukan Yayasan baru, tapi yayasan ini adalah peralihan dari yayasan pertama, Yayasan Darussalam. “Jadi bukan yayasan baru,” tegasnya.

Bukan itu saja, Polanunu juga dinilai melakukan penipuan kepada publik dengan melantik Farida Mony sebagai rektor Universitas Darussalam Ambon pada beberapa waktu lalu.
“Laporan Ini kami sampaikan tembusannya ke Kapolda Maluku, DPRD , Kopertis, Dikti dan juga ke Ombudsman.

Kami akan mendatangi DPRD Provinsi untuk mmbicarkan masalah ini. Ada ribuan mahasiswa yangg perlu dilindungi di Universitas ini,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga melaporkan beberapa dosen ke polisi, karena diduga melakukan pencemaran nama baik. Diantaranya, Syawal Zakaria dan Komarudin. Laporan yang telah diterima Polisi dengan nomor LP:106/I/2016/Maluku/Res.Ambon, Taggal 29 Januari itu terkait dugaan pencemaran nama baik Rektor Unidar, Ibrahim Ohorella.

Ibrahim Ohorella mengatakan, dua dosen tersebut telah memfitnahnya dengan tuduhan mengeluarkan 439 Ijazah palsu untuk sejumlah mahasiswa pada wisuda 29 Maret 2015 lalu. Selain itu, kedua pejabat tersebut juga menuduh Ibrahim Ohorella mendirikan Yayasan baru yakni Yayasan Pendidikan Darussalam.

“Mereka menuduh saya mengeluarkan ijazah asli tapi palsu. Olehnya itu, mereka harus mempertanggungjawabkannya di depan hukum. Ini adalah penghinaan dan pencemaran nama baik,” ungkapnya.

Kuasa hukum yayasan Pendidikan Darussalam, Hasan Slamet menegaskan, laporan tentang A.R. Polanunu masih berupa pengaduan terkait perbuatan pencemaran nama baik dan penipuan.

Terkait penipuan, Hasan menjelaskan, tindakan Polanunu mengelurkan SK untuk melantik Farida Mony sebagai rektor Unidar adalah tindakan melawan putusan pengadialan No 11/Pdt.G/2015/PN.Amb atas sengketa antara Yayasan Darussalam Maluku dengan Yayasan Pendidikan Darussalam.

“Dalam amar putusan halaman terakhir yang menyebutkan bahwa Putusan No 11/Pdt.G/2015/PN.Amb ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena pihak tergugat masih melakukan banding.

Itu berarti para pihak baik tergugat maupun penggugat harus menghormati putusan itu, tetapi Polanunu telah melantik Farida Mony dengan dalih seakan-akan putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ini adalh penipuan terhadap publik,” paparnya. (MAN/MG3/Amex)

loading...
Click to comment
To Top