Dita juga Pernah Dicekik Masinton Pasaribu – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Dita juga Pernah Dicekik Masinton Pasaribu

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pendamping Hukum Dita Aditia (27), Ratna Barata Munti mendatangi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Selasa (2/2). Dita merupakan korban kekerasan yang diduga dilakukan anggota Komisi III DPR‎ asal Fraksi PDIP Masinton Pasaribu.

Kedatangan Ratna itu untuk melaporkan kasus pelanggaran kode etik yang membelit salah satu anggota DPR, yakni Masinton Pasaribu. “Kami sudah diterima (MKD). Mereka akan menindaklanjuti,” ujarnya seusai bertemu dengan MKD di ‎kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/2).
Dia menilai, respon ‎MKD sangat positif. “Mereka akan koordinasi dengan polisi terkait proses hukum,” ucapnya.

Ratna pun meminta agar MKD tidak tebang pilih dalam menindak kasus tersebut. “Siapapun yang melakukan kekerasan, harus diproses. Kalau tidak, maka MKD tidak menjalankan fungsinya dan tidak‎ profesional,” ucapnya.

Pihaknya, juga meminta bantuan media untuk mengawal kasus tersebut. “Sebab, sangat tidak dibenarkan ada kekerasan,” cetusnya.

Ratna juga membantah soal kliennya yang‎ baru melaporkan ke Polisi sepuluh hari kemudian setelah kejadian. “Baru lapor 10 hari? Tidak benar. Begitu kejadian, langsung dilaporkan,” katanya.

Pihaknya juga membantah adanya tudingan hubungan asmara antara Masinton dengan Dita seperti yang digembar-gemborkan pihak lain. ‎Dia mengaku, keduanya memang ada proteksi.

“Korban nggak boleh pulang malam, selalu diinterogasi kalau melakukan komunikasi dengan teman lain. Tapi, tidak ada motif asmara. Hanya ada relasi kerja,” ungkapnya.

[NEXT-FAJAR]

Menurutnya, proteksi Masinton hanya karena ‎Dita masih muda dan seorang pelajar juga. Tapi, sayangnya relasi yang sarat akan kontrol itu justru dijadikan abuse of power.

“Sebab, kejadian ini bukan yang pertama. Tapi, sudah yang kedua kalinya. Pertama itu pada November 2015. Dita dicekek dan didorong ke dinding oleh Masinton di Apartemen korban,” ungkapnya.

Atas kejadian tersebut, Ratna juga mengingatkan, kepada para pegawai DPR yang bekerja sebagai asisten pribadi untuk meminta surat kontrak kerja. Sebab, para tenaga ahli dan aspri ini berhak dilindungi. “Jadi, jika terjadi sesuatu seperti Dita, mereka sudah punya hak perlindungan,” pungkasnya. (rka/JPG)

loading...
Click to comment
To Top