21 Bupati / Walikota Dilantik di Simpang Lima 15 Februari – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

21 Bupati / Walikota Dilantik di Simpang Lima 15 Februari

FAJAR.CO.ID, SEMARANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng berencana akan melantik 21 Bupati/Walikota pada Pilkada kemarin, di Lapangan Pancasila, Simpang Lima Kota Semarang. Pelantikan yang rencananya 15 Februari ini bertujuan untuk menghemat anggaran yang dikeluarkan jika pelantikannya dilakukan secara serentak.

“Nanti setelah dilantik, sehari setelahnya. 21 Bupati/Walikota akan berkumpul di Jakarta untuk mendapatkan pengarahan,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah, Heru Sudjatmoko, Rabu (3/2).

Menurutnya, anggaran yang dikeluarkan pada pelantikan tersebut akan lebih sedikit. Namun, dirinya enggan berkomentar seberapa sedikitnya anggaran yang akan dikeluarkan. “Gak mahal kok, justru akan lebih hemat karena pelantikannya serentak. Rencanannya memang di Simpang Lima, namun masih dirembug dulu,” kata Heru.

Ia juga menambahkan, sesuai arahan dari pemerintah pusat kalau pelantikan akan ditetapkan di Ibu Kota Provinsi, dalam hal ini di Semarang. Sedangkan untuk waktu penetapan pelantikan masih dibahas dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Mengingat saat ini masih terdapat empat daerah yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Yakni Kabupaten Sragen, Wonosobo, Pemalang dan Pekalongan. Pihak Pemprov Jateng sudah memperhitungkan hal tersebut. Nantinya pelantikan bakal dilakukan setelah selesainya sidang gugatan di MK. “Ini sedang kita pantau ke MK. Selanjutnya kita akan cek kelengkapan SK ke Mendagri, semoga saja bisa cepet,” ujarnya.

Sementara Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo memastikan kepala daerah terpilih segera dilantik. Pelantikan tidak dilakukan serentak seperti yang diwacanakan sebelumnya.

Tjahjo mengatakan pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih dijadwalkan pada 11–12 Februari mendatang.

Lokasi pelantikannya di Istana Negara, Jakarta. Gubernur dan wakil gubernur terpilih akan dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sementara untuk pelantikan wali kota/bupati rencananya dilakukan secara serentak pada 15 Februari. Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengakui sempat ada wacana pelantikan wali kota/bupati juga dilakukan di Istana Negara.

Nah jika batal, imbuhnya, maka para wali kota/bupati terpilih akan dilantik di ibu kota provinsi masing-masing. ’’Pelantikannya dilakukan di ibu kota provinsi masing-masing,” ungkapnya kemarin.

Di Jawa Tengah ada 21 kabupaten/kota yang kepala daerahnya akan dilantik bersamaan setelah menggelar Pilkada serentak. Salah satunya, adalah Kota Semarang.

Pembatalan rencana pelantikan pasangan walikota dan wakil walikota terpilih Semarang mendapat tanggapan dari Penjabat (Pj) Walikota Semarang Tavip Supriyanto.

Tavip membenarkan jika pelantikan walikota terpilih tidak jadi dilaksanakan di Istana Negara dan dilantik Presiden. Namun dia mengaku belum mengetahui secara rinci kapan pelantikannya karena masih menunggu petunjuk dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah. Jumat depan rencananya (5/2) Pemerintah kabupaten/kota dikumpulkan di Kantor Pemprov untuk mendapatkan pengarahan.

Mengenai kesiapan Pemkot terkait kegiatan pelantikan ia menegaskan siap, tetapi ia menyebut kegiatan tersebut sebaiknya dilakukan secara sederhana dan simpel.  “Pemkot Semarang siap melakukan kegiatan pelantikan serta serah terima jabatan, tetapi kegiatan tersebut sebaiknya dilakukan sesederhana dan sesimpel mungkin,” ujar Tavip seusai rapat paripurna, Rabu (3/2).

Menurutnya, yang terpenting walikota terpilih Hendrar Prihadi dan wakilnya Hevearita Gunaryanti bisa langsung bekerja dan mengemban tugas. “Yang penting walikota baru bisa langsung bekerja,” pungkasnya.

Hingga saat ini proses pelantikan walikota dan wakil walikota Semarang belum dilaksanakan meski pasangan Hendrar Prihadi dan Hevearita Gunaryanti ditetapkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota semarang.

Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi juga menanggapi pembatalan pelantikan yang direncanakan Kemendagri. Menurutnya, pemerintah bertujuan meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, namun ternyata pemerintah pusat membatalkan dan tidak merubahah Undang-Undang momor 8 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur dan Walikota.

“Hal tersebut tidak menjadi masalah, DPRD dan Pemkot akan berkordinasi mempersiapkan pelantikan serta serah terima jabatan,” kata Supriyadi yang membenarkan pelantikan akan digelar 15 Februari.

Selain itu, pihaknya akan mempersiapkan sidang paripurna untuk memperkenalkan walikota terpilih sehingga dapat langsung bekerja. “Yang terpenting diharapkan adalah percepatan pembangunan sehingga yang disampaikan pasangan terpilih dapat merealisasikan visi misi,” ujarnya.

Ia menambahkan hal tersebut merupakan tugas yang tidak ringan. Sebab mereka harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terlebih dahulu untuk selanjutnya diaplikasikan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). “Harus ada sinkronisasi dengan visi misi walikota terpilih,” tegas politisi PDI Perjuangan itu. (ale-irf/RAKYATJATENG)

 

Click to comment
To Top