MA Tolak Kasasi PT Passokorang Group Soal Kasus Proyek Jalan di Sulbar – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Hukum

MA Tolak Kasasi PT Passokorang Group Soal Kasus Proyek Jalan di Sulbar

FAJAR.CO.ID,  MAKASSAR,  – Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Nomor 430 K/Pdt. Sus-KPPU/2015 tertanggal 31 Agustus 2015, kembali menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 238/Pdt.Sus-KPPU/2014/PN Mks. tertanggal 12 Februari 2015 dan Putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2013 tertanggal 20 Juni 2014 mengenai Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012, untuk 5 (lima) paket pekerjaan dengan perincian sebagai berikut:

Dari press release dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang diterima Rakyat Sulsel Online, Kamis (4/2), disebutkan sejumlah jalan yang melibatkan persekongkolan group usaha PT Passokorang, yaitu:
1. Peningkatan Jalan Lingkar Bandara Tampa Padang (Lanjutan) dengan nilai Rp 26.232.000.000,-
2. Pelebaran Jalan Kalukku – Salubatu II dengan nilai Rp 32.327.800.000,-
3. Pelebaran Jalan Baras – Karossa dengan nilai Rp 19.584.804.100,-
4. Pelebaran Jalan Kalukku – Salubatu I dengan nilai Rp 15.063.500.00,-
5. Pelebaran Jalan Topoyo – Barakang dengan nilai Rp 11.313.413.000,-

Perkara ini berawal dari laporan masyarakat melalui KPPU mengenai adanya dugaan persekongkolan tender pekerjaan jalan di Provinsi Sulawesi Barat melalui Kantor Perwakilan Daerah Makassar yang dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan/Kelompok Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sulawesi Barat-Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Makassar Tahun 2012 sebagai Terlapor I, Unit Layanan Pengadaan/Kelompok Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sulawesi Barat-Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Makassar Tahun 2012 sebagai Terlapor II, PT Passokorang sebagai Terlapor III, PT Aphasko Utamajaya sebagai Terlapor IV, PT Usaha Subur Sejahtera sebagai Terlapor V, PT Sabar Jaya Pratama sebagai Terlapor VI, PT Bukit Bahari Indah sebagai Terlapor VII, PT Putra Jaya sebagai Terlapor VI, PT Latanindo Graha Persada sebagai Terlapor IX, PT Duta Indah Pratama Mamuju sebagai Terlapor X.

Selama proses pemeriksaan, Mejelis Komisi KPPU menemukan fakta-fakta persidangan yang berupa dokumen dan kesaksian dari Saksi, Ahli dan Terlapor sehingga menjadi dasar bagi Majelis Komisi untuk memutuskan, yaitu
PT Passokorang membayar denda Rp 10.108.000.000,-
PT Aphasko Utamajaya membayar denda Rp 4.234.575.000,-
PT Usaha Subur Sejahtera membayar denda RP 3.680.300.000,-
PT Sabar Jaya Pratama membayar denda Rp 3.438.900.000,-
PT Bukit Bahari Indah membayar denda Rp 3.296.475.000,-
PT Putra Jaya membayar denda Rp 2.128.650.000,-
PT Latanindo Graha Persada membayar denda Rp 2.932.500.000,-
PT Duta Indah Pratama Mamuju membayar denda Rp1.000.000.000,-

Dalam proses selanjutnya, para Terlapor mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Makassar dan Majelis hakim menolak keberatan tersebut dan menguatkan putusan KPPU melalui Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 238/Pdt.Sus-KPPU/2014/PN Mks. tertanggal 12 Februari 2015.

Kemudian peserta tender dan panitia menggunakan haknya untuk mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung dan melalui Putusan Nomor 430 K/Pdt. Sus-KPPU/2015 tertanggal 31 Agustus 2015, MA mengadili dengan amar putusan, yaitu:
Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I yaitu: I. PT Passakorang, II. PT Aphasko Utamajaya, III. PT Usaha Subur Sejahtera, IV. PT Sabar Jaya Pratama, V. PT Putra Jaya, VI. PT Latindo Graha Persada dan Pemohon Kasasi II yaitu: I. Unit Layanan Pengadaan/Kelompok Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sulawesi Barat, Balai Besar Pelaksanaan Jalan nasional VI Makassar, II. Unit Layanan Pengadaan/Kelompok Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sulawesi Barat, Balai Besar Pelaksanaan Jalan nasional VI Makassar.

Selain itu, MA juga menghukum Pemohon Kasasi I dan II/Pemohon Keberatan I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menyikapi Putusan MA Ini, KPPU menunggu serta proaktif meminta amar Putusan MA dan berharap para Terlapor setelah menerima salinan putusan akan melaksanakan amar putusan secara sukarela. (Rakyatsulsel.com)

Baca Juga :

 Nah.. MA Ungkap Persekongkolan Tender Proyek di Sulbar

Owh.. Katanya Kongkalikong Proyek di Makassar itu untuk Anggaran 2012/2013

loading...
Click to comment
To Top