Owh.. Katanya Kongkalikong Proyek di Makassar itu untuk Anggaran 2012/2013 – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Makassar

Owh.. Katanya Kongkalikong Proyek di Makassar itu untuk Anggaran 2012/2013

FAJAR.CO.ID,  MAKASSAR–Mahkamah Agung (MA) telah memvonis sanksi untuk sepuluh  perusahaan yang “menguasai” proyek di Sulbar.

Wakil Ketua Dewan Komisioner KPPU Saidah Sakwan dari Jakarta menjelaskan, dari hasil putusan MA membuktikan ada kongkalikong antara panitia tender dengan sejumlah perusahaan yang masih dalam satu kelompok usaha di bawah kendali PT PT Passokorang. Perusahaaan ini dimiliki satu orang bertalian keluarga satu dengan lainnya.

“Ada fakta di persidangan jika panita tender memberikan hak eksklusif kepada satu grup usaha tertentu dalam proyek jalan nasional ini,” kata Saidah yang beberakali ikut menjadi saksi dalam persidang KPPU baik di Jakarta maupun di Makassar.

Saidah menjelaskan, dalam perkara tersebut terdapat sepuluh terlapor yang melanggar UU Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Adapun, para terlapor dugaan persekongkolan tender jalan nasional Sulbar tersebut meliputi panitia tender yakni Balai Besar Jalan, PT Passokang (selaku rekanan), PT Passokkorang, PT Aphasko Utamajaya, PT Usaha Subur Sejahtera, PT Sabar Jaya Pratame, PT Putra Jaya, PT Latindo Graha Persada, PT Bukit Bahari Indah, PT Putra Jaya, PT Latanindo Graha Persada, PT Duta Indah Pratama Mamuju.

“Putusan MA ini menguatkan persekongkolan dalam tender dengan hanya ada satu grup usaha yang mendominasi. Saat ini sudah dalam tahapan mendengar keterangan saksi,” katanya.

Baca juga:  Nah.. MA Ungkap Persekongkolan Tender Proyek di Sulbar 

Praktek persekongkolan yang ditengarai melibatkan penguhaha ternama di Makassar hanya ada satu grup yang mendominasi. Persekongkolan untuk tender Pekerjaan Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat itu untuk Tahun Anggaran 2012/2013 yang terbagi dalam lima paket pengerjaan.

Wakil Ketua Dewan Komisioner KPPU Saidah Sakwan mengemukakan, ke delapan perusahaan itu, yakni PT Passokorang (selaku rekanan), PT Aphasko Utamajaya, PT Usaha Subur Sejahtera, PT Sabar Jaya Pratama, PT Putra Jaya, PT Latanindo Graha Persada, dan PT Bukit Bahari Indah.

Lima paket pengerjaan tersebut adalah pelebaran jalan Kalukku-Salubatu II dengan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) Rp32,31 miliar. Paket kedua, pelebaran Jalan Baras-Karossa senilai HPS Rp19,58 miliar.

Paket ketiga pelebaran jalan Kalukku-Salubatu I senilai HPS Rp15,06 miliar, paket keempat pelebaran jalan Topoyo-Barakang senilai HPS Rp11,31 miliar serta paket kelima proyek pekerjaan peningkatan jalan Lingkar Bandara Tampa Padang (lanjutan) senilai HPS Rp26,23 miliar.

Kepala KPD KPPU Makassar Ramli Simanjuntak membenarkan, jika kasus ini memang telah bergulir dalam persidangan sejak dilaporkan awal tahun 2014 silam. Dia menceritakan, saat sidang di PN Makassar KPPU Makassar berhasil memenangkan perkara, namun pihak terlapor banding, namun kembali KPPU Makassar menang di tingkat pengadilan tinggi Sulsel.

Nah, setelah di MA putusan kembali menguatkan hasil sidang KPPU dari tingkat PN maupun PT.

Siapa dibalik pengusaha kongkalikong ini? Ramli enggan menyebut pasti, namun dia memperkirakan publik sudah tahu jika itu adalah seorang pengusaha ternama asal Sulbar yang memiliki banyak hotel di Makassar.

“Setelah putusan ini, KPPU Makassar menunggu salinan putusan agar segera dilaksanakan oleh pihak terkait. Dan tentu saja secara hukum terlapor harus melaksanakan ketetapan hukum ini setelah salinan MA mengirimkan salinan putusan,” kata Ramli yang berkesempatan berkunjung ke redaksi FAJAR, Kamis siang, (4/2/2016).

“Setelah melalui berbagai sidang termasuk kasasi hingga ke MA, yang hasil seperti itu,” tutup Ramli. (*/aci/fajaronline.com)

loading...
Click to comment
To Top