Waduh.. Pemkot Makassar Nilai Pansus DPRD Salah Sasaran – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Makassar

Waduh.. Pemkot Makassar Nilai Pansus DPRD Salah Sasaran

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR, – Kepala Sub bagian Hukum Pemkot Makassar, Umar menilai kunjungan kerja (Kunker) Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ke Kementrian Hukum dan HAM kurang tepat. Ranperda yang dimaksud seperti Ranperda Air Susu Ibu Ekslusif dan CSR (Corporate social responsibility)

Dia menilai kewenangan melakukan evaluasi peraturan daerah (Perda) sebenarnya wilayah wewenang Departemen Dalam Negeri (Depdagri) bagian otonomi daerah, sesuai Undang-undang No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Kota dan Pemerintahan Daerah. Dalam UU itu disebutkan kewenangan evaluasi Perda tidak lagi menjadi kewenangan vertikal tetapi sudah menjadi hak otonom  Kementrian dalam negeri (Kemendagri) melakukan evaluasi Perda.

“Tidak salah kalau mendatangi Kemenkun-HAM, tetapi menurut saya itu kurang tepat, ” ucap Umar, Rabu (3/2).

Dia menjelaskan sebelum melakukan konsultasi Kemendagri, draf Ranperda sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu ke bagian hukum Pemerintah Provinsi Sulsel agar Perda nantinya tidak berbenturan dengan perda yang diberlakukan di provinsi.

Ketua Pansus Ranperda CSR, Mudzakkir Ali Djamil mengakui pernyataan Umar. Menurutnua DPRD sebagai regulator penentu kebijakan di daerah konsultasi ke Kementrian dalam negeri (Kemendagri) adalah yang sangat tepat dilakukan termasuk konsultasi ke pemerintah provinsi.

“Kita ini bagian dari pemerintah Sulsel, kita tidak mau ada perda yang kita putuskan kontraproduktif dengan kebijakan provinsi Sulsel, ” tandasnya. (rakyatsulsel.com)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top