Banyak Kasus Besar Mandek, PB HMI Nilai Kinerja Kejagung Rendah – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Nasional

Banyak Kasus Besar Mandek, PB HMI Nilai Kinerja Kejagung Rendah

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – PB HMI menilai kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam memberantas korupsi masih sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus-kasus besar yang kini ditangani Kejagung belum maksimal dan semakin mengkhawatirkan.

Ketua Bidang Hukum dan HAM PB HMI, Muhammad Sujahri menjelaskan dalam Corruption Perception Index (CPI) 2015, Indonesia masih berada di posisi 88 dari 168 negara dan memiliki skor 36 (0 berarti sangat korup, dan 100 berarti sangat bersih). Skor tersebut menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi naik pelan dibanding tahun 2014 dengan skor 34.

“Meski indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2015 membaik dibanding tahun 2014, negeri ini masih dipersepsikan sebagai salah satu negara korup di Asia Tenggara dan Dunia. Kekhawatiran terhadap buruknya pemberantasan korupsi jugalah yang sekiranya menjadi dasar munculnya wacana menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai wadah tunggal pemberantasan korupsi,” jelas Sujahri melalui rilis yang diterima Redaksi Fajar.co.id.

Wacana menjadikan KPK sebagai wadah tunggal pemberantasan korupsi, lanjutnya, tentu tidak terlepas dari rendahnya kinerja aparat penegak hukum lain terutama Kejaksaaan Agung. Sebab jika merujuk Laporan Evaluasi Kinerja Kementrian/Lembaga yang dilaporkan oleh KemenPan RB, Kejaksaan Agung menempati posisi terakhir dengan nilai 50,02. Hal ini berbeda dengan KPK yang menempati peringkat ke 2 dengan nilai 80,89 dan Polri di peringkat 36 dengan nilai 68,04.

“Melihat kondisi tersebut, seharusnya Kejagung sebagai salah satu lembaga terdepan memberantas korupsi melakukan gerak cepat guna mendorong perbaikan kinerja dengan menyelesaikan kasus-kasus besar yang sedang ditangani,” ketusnya.

Kasus-kasus yang dimaksud diantaranya kasus dugaan manipulasi restitusi pajak PT. Mobile 8 Telecom yang diduga melibatkan pengusaha Harry Tanoe, kasus dugaan korupsi pengadaan mobil listrik, kasus dana hibah dan Bansos Sumatera Utara 2012-2013, kasus dugaan korupsi pembangunan Gardu Induk unit pembangkit wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara PT. PLN, kasus penjualan Aset BUMD Jawa Timur PT. Panca Wira Usaha,  serta yang teranyar adalah kasus dugaan permufakatan jahat dalam skandal Papa Minta Saham dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport serta kasus besar lainnya.

Lebih lanjut, dengan capaian 1.863 perkara tindak pidana korupsi serta penyelamatan Rp 604,4 miliar uang negara di sepanjang tahun 2015 adalah sesuatu yang patut diapresiasi. Namun ketika menangani beberapa kasus besar pihaknya menganggap Kejagung justru terlalu sibuk beropini, berkomentar sehingga menimbulkan kegaduhan politik yang tidak perlu. “Padahal seharusnya, penegakan hukum tidak boleh diintervensi oleh siapapun,” tukasnya.

Olehnya itu, PB HMI meminta kepada seluruh pihak untuk tetap mendukung penuh setiap langkah penegakan hukum terkait upaya pemberantasan korupsi guna mewujudkan Indonesia yang bersih dan berdaulat serta terbebas dari segala praktik korupsi. “Kami juga mendesak Kejagung untuk berhenti mengumbar opini dalam setiap pengentasan kasus dan segera fokus pada upaya pemberantasan korupsi dengan menyelesaikan setiap kasus besar yang ditangani yang diduga melibatkan para pembesar negeri ini,” tutupnya. (hrm)

loading...
Click to comment
To Top