Ini Alasan Usulan Pelantikan Bupati Konsel Belum Diajukan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Pilkada

Ini Alasan Usulan Pelantikan Bupati Konsel Belum Diajukan

FAJAR.CO.ID, KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra menepis tudingan adanya motif politis dibalik belum diusulkannya pelantikan terhadap bupati dan wakil bupati Konawe Selatan (Konsel) terpilih, Surunuddin Dangga-Arsalim. Satu-satunya alasan kenapa pemerintah belum mengajukan pengesahan kemenangan pasangan berakronim SUARA itu hanya karena soal administrasi, yang memang belum sempurna.

“Ini bukan persoalan politik. Ini murni persoalan administrasi. Jadi tolong jangan sangkut pautkan masalah ini gubernur. Beliau tidak tahu apa-apa. Kami hanya menjalankan aturan sebagaimana mestinya,” kata Ali Akbar Bin La Ode Ibu, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setprov Sultra, Jumat (5/2). Aturan yang ia maksud adalah Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo nomor 100 tanggal 19 Januari lalu tentang 11 poin syarat pelantikan dan UU nomor 5 tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negera (ASN).

Dalam surat edaran itu, dijelaskan syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi pasangan calon terpilih jika akan diusulkan pengesahan kemenangannya ke Kemendagri. Nah, setelah diverifikasi, berkas Surunuddin-Arsalim, masih ada kekurangannya. Pertama, Surat Keputusan (SK) pleno KPU Konsel tentang penetapan pasangan terpilih yang diserahkan ke Biro Pemerintahan baru berupa fotocopy, bukan SK asli. “Aturannya demikian. Harus SK asli yang diserahkan Paslon,” kata Ali Akbar.

Kedua, kata mantan Sekretaris Korpri ini adalah menyangkut SK paripurna DPRD Konsel tentang pemberhentian Bupati sebelumnya. Di meja Ali Akbar saat ini barulah SK Paripurna pemberhentian Imran-Sutoardjo Pondiu, sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2010-2015, sementara dalam aturan, SK yang diminta yakni usulan pemberhentian Pj Bupati, Irawan Laliasa.

“Yang paling krusial itu soal SK pemberhentian wakil bupati terpilih Arsalim sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebab hingga kini, yang bersangkutan belum menyerahkan SK pemberhentian sebagai PNS. Padahal poin ini menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum pelantikan. Dalam UU ASN pun ditegaskan, bagi calon yang akan maju Pilkada harus mundur sebagai PNS apalagi jika kemenangannya hendak dikukuhkan,” kata Ali Akbar. Makanya, ia memastikan bahwa Pemprob tidak bisa mengajukan pelantikan ke Kemendagri, bila berkas pasangan calon terpilih memang belum lengkap.

Mantan Sekretaris Korpri ini sangat mengerti tentang adanya regulasi KPU yang tidak mempersoalkan calon yang belum mendapatkan SK pemberhentian sebelum ditetapkan sebagai paslon. Masalahnya, kelonggaran di KPU itu tidak berlaku saat hendak dikukuhkan, karena menuntut adanya SK pemberhentian Arsalim sebagai PNS. “Dan itu (SK-red), sampai sekarang belum pernah saya terima,” katanya.

[NEXT-FAJAR]

Pemprov Sultra bukan lantas membiarkan persoalan ini jadi polemik. Sebagai solusi, kata Ali Akbar, pemerintah memutuskan untuk berkonsultasi dengan Kemendagri. Pihaknya bahkan sudah bersurat ke Kemendagri pertanggal 3 Februari lalu untuk mempertanyakan masalah tersebut. Hingga kini, jawaban atas pertanyaan tersebut, belum ada.

“Sebelum ada jawaban dari Kemendagri, berkasnya tidak bisa kami lanjutkan. Apalagi masih ada berkas atau dokumen lainnya yang belum diserahkan. Makanya, batas waktu penyerahan dokumennya akan diperpanjang hingga tanggal 8 Februari. Pada tanggal 9 Februari, berkas paslon yang lengkap akan diserahkan ke Kemendagri. Bagi yang merasa belum lengkap, saya minta untuk dilengkapi,” pintanya.

Sementara itu, anggota KPU Konsel, Sutamin Rembasa mengatakan, SK penetapan bupati terpilih sudah mereka serahkan ke DPRD untuk ditembuskan ke Gubernur dan Mendagri. “Pasca pleno, kami langsung serahkan SK ke DPRD, baik asli maupun foto copy, termasuk dokumen lainnya hasil Pilkada,” kata Sutamin.

Bahkan, SK penetapan tersebut ditembuskan kepada DPRD, Pj Bupati Konsel, Gubernur, Mendagri, KPU RI dan Bawaslu RI. “Tugas kami sebagai penyelenggara di daerah hanya sampai disitu, setelah itu DPRD yang melanjutkan ke Gubernur untuk diteruskan ke Kemendagri,” kata komisioner yang membidangi Divisi Teknis Pemilu ini. (mal/kam/yog/b)

Click to comment
To Top