Kapolda Pesan Usut Tuntas Kasus Trafficking – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Kapolda Pesan Usut Tuntas Kasus Trafficking

FAJAR.CO.ID, SOE – Kapolda NTT Brigjen E Widyo Sunaryo, Selasa (9/2) melaksanakan tatap muka dan arahan bersama anggota Polres TTS. Dalam arahannya, ia meminta kepada Kapolres TTS AKBP I Ketut Adyana Putra untuk menyelesaikan serta mencegah kasus-kasus trafficking yang terjadi di Kabupaten TTS.
Pasalnya, Kabupaten TTS merupakan salah satu kabupaten penyumbang tenaga kerja ilegal.
“Jangan main-main dengan kasus trafficking. Kalau ada harus diproses sampai tuntas. Tangkap perekrut dan kalau ada pejabat yang ikut membantu untuk TKI ilegal dapat identitas supaya masukan ke penjara,” tegas Kapolda yang didampingi Dir Krimsus Polda NTT AKBP Yudi Agustinus Benyamin Sinlaeloe dan Dir Lantas Polda NTT AKBP Nanang Masbudi.
Kasus trafficking menjadi perhatian pemerintah pusat, karena perlakuan yang diperoleh TKI ilegal sangat tidak manusiawi. Sehingga, polisi sebagai penegak hukum harus mampu mencegah agar masyarakat tidak menjadi korban trafficking.
Banyak kasus yang terjadi, anak yang belum cukup umur diberangkatkan menjadi TKI. Kasus ini terjadi karena permainan perekrut dan juga pemerintah, sehingga mereka bisa mengkatrol usia calon TKI.
“Kalau ketemu banyak orang di kendaraan, ditanyakan identitasnya kemudian cocokkan dengan fisik. Kalau mencurigakan, amankan dan interogasi lebih mendalam. Saya harap dengan penegakan hukum dan pencegahan yang baik oleh kepolisian, tidak ada lagi korban-korban trafficking dari TTS,” harap dia.
Selain kasus trafficking, Kapolda NTT juga menekankan beberapa hal seperti meminta anggota kepolisian untuk menghindari pungutan liar (pungli). Karena pungli dapat merusak upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
“Jangan sampai kalau orang jualan sapi, anggota pergi minta uang sehingga upaya pemerintah pusat untuk menekan harga daging di bawah Rp 100.000 per kilo, tidak jadi karena penjual sudah keluarkan uang banyak baru sapi bisa terjual,” ujarnya.
Kapolda juga meminta kepada aparat Polres TTS agar mencegah peredaran minuman keras (miras) di TTS. Karena sejak dahulu kala, persoalan di NTT pada umumnya dipicu oleh miras. Karena itu, pihak kepolisian harus mencegah persoalan tersebut dengan cara mencegah peredaran miras serta memeriksa tempat-tempat produksi miras yang ada di daerah, sehingga jika tidak memiliki izin produksi, maka sebaiknya ditutup saja.
“Jangan sampai anggota juga ikut minum miras, bahkan membiayai dan memelihara miras di daerah. Itu kalau terjadi, maka sangat konyol,” tutur dia.
Selain menjaga kamtibmas di daerah, juga tugas kepolisian adalah mendukung program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Karena, jika kepolisian tidak menjaga situasi kamtibmas dan mendukung pelaksanaan program pembangunan, maka proses pembangunan di daerah akan mengalami keterhambatan akibat ketidakdukungan pihak kepolisian.
“Saya minta dukung pembangunan yang sedang dilaksanakan, supaya pembangunan bisa berjalan lancar dan aman,” katanya.
Sementara, Kapolres TTS AKBP I Ketut Adyana Putra mengatakan, situasi kamtibmas di TTS saat ini kondusif. Meski dengan keterbatasan anggota yakni 479 orang dengan kondisi wilayah TTS yang cukup luas, namun pihaknya berupaya dengan maksimal untuk menjaga kamtibmas di daerah.
“Di TTS ada 14 Polsek dan 12 Polsubsektor. Masing-masing Polsek ditempati 11-13 anggota, sedangkan Polsubsektor ditempati satu sampai tiga orang anggota. Di beberapa desa juga telah ditempatkan anggota Babinkamtibmasi, sementara sebagian desa belum ada Babinkamtibmas karena keterbatasan anggota,” tandas I Ketut. (yop/ays/TIMOR EXPRESS)
loading...
Click to comment
To Top