Perangi LGBT, Forum Ulama Minta Dukungan PKS – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

Perangi LGBT, Forum Ulama Minta Dukungan PKS

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Maraknya kampanye lesbian, gay, biseksual dan transgender (LBGT) di Indonesia membuat geram Forum Ulama Peduli Penyiaran Indonesia (FUPPI). Mereka pun bertekad membersihkan dunia penyiaran Indonesia dari gerakan bernafas libreal tersebut.

Dalam rangka itu, FUPPI datang ke ruang Fraksi PKS di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/2). Selain bersilaturahmi dan diskusi, mereka juga meminta dukungan dari PKS dalam membendung pengaruh kampanye LGBT.

Perwakilan FUPPI Kasno mengatakan, maraknya kampanye LGBT di media tak lepas dari lemahnya pengawasan dari Komisi Penyiaran Indonesia. Dia bahkan meyakini bahwa KPI sudah diobok-obok oleh kelompok pendukung LBGT.

“Namanya kelompok Sipilis atau alias sekulerisme dan liberalisme. Ini bahaya. Jadi gembar-gembor LGBT diduga didukung mereka,” kata Kasno dalam pertemuan di ruangan Fraksi PKS.

Dalam kesempatan ini Kasno ditemani oleh Ketua Fahmi Tamami KH Abu Bakar Madris dan Ketua DPW FPI Depok KH Agus Rahma. Mereka diterima langsung oleh Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini. Lebih lanjut Kasno mengatakan, Fraksi PKS sebagai wakil umat muslim di legislatif diharapkan bisa menekan presiden untuk membersihkan KPI dari pengaruh LBGT.

Sementara itu, ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyambut baik kehadiran FUPPI. Dia pun mendukung upaya mereka melawan kampanye LGBT. “Jadi buat kita (PKS) tidak ada ruang buat LGBT di Negara ini. Yang mengkampanyekan tersebut harus berhenti. Karena ini bukan republik liberal,” katanya.

Menurut Jazuli, memerangi LGBT bukanlah pelanggaran HAM. Pasalnya, hubungan sesama jenis dilarang oleh semua agama. Dengan begitu, LBGT jelas bertentangan dengan konstitusi negara yang menjunjung ketuhanan.

“LGBT  tidak bisa dikait-kaitkan dengan hak asasi. Hak asasi  itu dibatasi dengan konstitusi. Dengan ketuhanan yang maha esa. Dan tidak ada agama yang membenarkan LGBT,” bebernya.

Mengenai tayangan yang kerap menayangkan tontonan tidak mendidik. Dirinya mengatakan bahwa KPI harus punya sikap sesuai dengan undang-undang. “Kami minta KPI  kontrol serius dan objektif dan menyampaikan ke publik hasil evaluasi mereka, jangan disembunyikan,” tandasnya. (dil/jpnn)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top