Syarat Madura untuk jadi Provinsi Baru Masih Kurang – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Politik

Syarat Madura untuk jadi Provinsi Baru Masih Kurang

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sejumlah tokoh masyarakat yang tergabung dalam Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M) mendesak agar Pulau Madura disahkan menjadi salah satu provinsi di Indonesia. Upaya pemisahan dari Jawa Timur ini diklaim untuk memperbaiki nasib rakyat Madura. Mereka merasa sudah sampai pada batas kesabaran. Lantaran selama ini kerap dianaktirikan dibanding daerah lain di Jawa Timur. ‎

Anggota Komisi II DPR Tamanuri menyambut positif permintaan pemekaran wilayah itu. Sebab, salah satu faktor pemekaran wilayah adalah ketidakadilan alokasi anggaran untuk daerah.

Pembagian dana alokasi khusus, misalnya, banyak daerah mengeluhkan pengalokasiannya yang tidak merata. Belum lagi soal perbedaan budaya. “Ini bukan emosional semata tetapi secara logika, itulah yang terjadi di daerah,” ujarnya di Jakarta, kemarin (10/2).

Namun, pemekaran‎ bukan perkara mudah. Mereka harus memenuhi syarat sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 34 ayat 1 dijelaskan bahwa sebuah pemecahan daerah baru harus memenuhi dua prasyarat dasar, yakni kewilayahan dan kapasitas daerah.

Dalam prasyarat dasar kewilayahan diatur bahwa setiap provinsi harus memiliki setidaknya lima kabupaten. Madura saat ini masih punya empat kabupaten, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Karenanya, perlu satu kabupaten baru untuk menutupi kekurangan yang ada.

“Tidak gampang juga membentuk kabupaten baru, harus memenuhi prasyarat dalam UU Pemda juga. Belum lagi selama tujuh tahun (daerah harus, red) berada dalam pantauan kementerian dalam negeri sebelum akhirnya dilepas,” ucap mantan bupati Way Kanan, Lampung itu. ‎

Kapasitas daerah menjadi patokan Kemendagri menilai potensi suatu wilayah yang akan memekarkan diri. Pasal 36 UU Pemerintahan Daerah menyebutaan bahwa suatu wilayah harus memenuhi prasyarat geografi, demografi, keamanan, sosial politik, adat, tradisi, potensi ekonomi, keuangan daerah, serta kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.

Semuanya akan menjadi parameter penentu suatu wilayah layak atau tidak memekarkan diri. ‎“Lihat juga potensi ekonomi dan keuangan daerahnya. Dua prasyarat itu biasanya menjadi pertimbangan utama. Sebab jangan sampai wilayah baru menjadi beban keuangan negara ujungnya,” ‎tandas Tamanuri. (dna/JPG)

loading...
Click to comment
To Top