ICW Sebut Poin Dalam Revisi UU KPK Menjurus ke Pelemahan KPK – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

ICW Sebut Poin Dalam Revisi UU KPK Menjurus ke Pelemahan KPK

FAJAR.CO.Id, JAKARTA- Indonesia Corruption Watch (ICW) telah mengkaji draf usulan Revisi Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang bergulir di parlemen.

Peneliti ICW Tama S. Langkun menjelaskan, poin-poin dalam revisi dinilai tetap menjurus pada upaya pelemahan KPK, meski DPR beralasan akan melakukan penguatan. Untuk itu, ICW berharap Presiden Joko Widodo dapat menolak usulan revisi.

“Tidak ada alasan mendesak untuk merevisi UU KPK. Apa alasannya DPR, coba sebutkan,” kata Tama di kantornya, Jalan Kalibata Timur IV, Jakarta, Minggu (14/2).

Menurutnya, banyak undang-undang lain yang lebih mendesak direvisi atau disusun oleh DPR daripada UU KPK. Seperti UU KUHP dan KUHAP, UU Tipikor, maupun penyusunan UU Perampasan Aset.

“Tidak ada di mata survei keinginan merevisi UU KPK. Ada survei Indikator, CSIS yang justru menilai kepercayaan kepada DPR rendah. Survei Barometer juga demikian. Artinya, di mata publik tidak mendesak revisi UU KPK,” jelas Tama.

Alasan ketiga, lanjutnya, secara substansi draf revisi UU KPK dapat melemahkan lembaga anti rasuah.

“Misal soal pembentukan dewan pengawas KPK. Kalau lihat draf, dewan pengawas akan menentukan sistem penyadapan, kemudian perlu izin ke pengadilan dan lainnya,” kata Tama.

Alasan terakhir, Presiden Jokowi sendiri sudah berjanji mendukung upaya pemberantasan korupsi dalam program Nawa Cita atau agenda prioritas yang digaungkan pada Pilpres 2014 lalu.

“Kalau dilaksanakan (revisi) akan menurunkan citra Presiden karena tak sesuai janji di awal. Prespektif publik, tidak perlu revisi UU KPK,” tegas Tama. [wah] 

loading...
Click to comment
To Top