LIPI: Wajar Jika Aburizal Serahkan Partai Golkar Pada Jokowi – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

LIPI: Wajar Jika Aburizal Serahkan Partai Golkar Pada Jokowi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA—Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syarif Hidayat, yakin Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie akan menyerahkan kursi ketua umum Partai  Golkar pada Presiden Jokowi.

Langkah ini sangat logis dengan perhitungan politik dan ekonomi yang sangat matang dan cerdas, yang akan menguntungkan Aburizal sendiri maupun juga Presiden Jokowi demi mengamankan posisi masing-masing.

“Saya yakin Aburizal akan menyerahkan kursi ketua umum Partai Golkar ke Jokowi, karena secara hitung-hitungan ekonomi politik ini langkah yang tepat. Kalau langsung diambil Jokowi, tentunya akan banyak kendala termasuk keputusan larangan rangkap jabatan. Meski ini masih wilayah abu-abu, tapi kalau dilakukan sangat riskan dan tidak elegan. Penyerahkan kepada Jokowi hanya merupakan simbol saja. Artinya siapapun ketua umum Partai Golkar yang terpilih nanti pastinya adalah kader Aburizal di Golkar yang direstui Jokowi,” ujar Syarif di Jakarta, Senin (15/2).

Menurutnya, ada beberapa alasan kenapa hal itu bisa terjadi. Pertama menurutnya karena sikap Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK yang merupakan kader Partai Golkar yang memiliki  posisi tertinggi di pemerintahan, namun justru mendukung kubu Agung Laksono yang berseteru dengan Aburizla dalam konflik yang terjadi di Partai Golkar.

Golkar menurutnya, memang tidak punya pilihan untuk tidak masuk dalam kekuasaan atau dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Hanya caranya jika masuk langsung melalui Jokowi, maka posisi Aburizal dan kubunya lebih memiliki daya tawar, ketimbang masuk ke pemerintahan melalui JK. Kalau Golkar masuk melalui JK menurutnya maka seluruh kubu Aburizal bisa jadi tidak mendapatkan kursi kekuasaan.

“Kalau lewat JK, Aburizla itu ibaratnya sudah jatuh  tertimpa tangga pula. Kubu Aburizal akan sulit mendapatkan sesuatu dan justru kubu Agung yang akan mendapatkan kursi  di  pemerintahan.” Katanya.

Kata dia, Jokowi sadar KIH iu sangat warna warni dan komitmen partai-partai di KIH terutama pimpinan koalisi yaitu PDIP, tidak full dan masih mendua. Secara legal formal memang PDIP didukung PDIP, tapi kita semua tahu, hubungan Jokowi dengan PDIP sejak awal menang dalam pilpres tidak harmonis.

Makanya sejak awal Jokowi juga secara demonstratif bertemu dengan Prabowo. Dia ingin menunjukkan bahwa dia juga punya dukungan yang lain. Langkah ini juga untuk mempersiapkan perahu lain, jika ternyata PDIP tidak mau mendukungnya lagi maju pada periode kedua,” tegasnya.

Langkah untuk menguasai Golkar ini lanjut Syarif diyakini juga karena alasan Jokowi yang ingin menghapuskan image yang dibangun oleh Ketua Umum PDIP, Megawati bahwa dirinya adalah petugas  partai.

“Langkah untuk menghilangkan image sebagai petugas partai  dan bawahan PDIP, sebenarnya sudah dilakukan Jokowi dengan melawan keinginan-keinginan PDIP,” paparnya.

Tercatat ada beberapa keinginan PDIP yang dilawan dan tidak dituruti oleh Jokowi, seperti kasus pemilihan Kapolri Budi Gunawan, isu pergantian Meneg BUMN, Rini Soemarno dan lainnya. “Jika Jokowi menarik dan menolak rencana revisi UU KPK yang digagas PDIP, maka lengkap sudah perlawanan dan ketidakpatuhan  Jokowi pada  PDIP dan Megawati,” ujar Peneliti Utama LIPI ini lagi.

Jokowi tentunya juga melihat kemampuan PDIP dalam berpolitik yang tidak terlalu bisa diandalkan.  Selain hanya kemenagan tipis yang diraihnya dalam pilpres, juga adanya kenyataan bahwa PDIP yang memimpin KIH dalam perebutan kursi pimpinan DPR dan alat kelengkapannya kalah  strategi oleh KMP.

“Sehingga meskipun  adalah partai utama pendukung pemerintahan, menjadi pememang dalam pilpres dan menjadi partai nomer satu dalam pileg, PDIP tidak mendapatkan kursi pimpinan DPR dan justru semua kursi pimpinan DPR dan alat kelengkapan semuanya disikat habis oleh KMP yang  dimotori juga oleh Golkar,” tandasnya. (fmc)

To Top