Terkait Izin Tambang, Hari Ini KPK Panggil Gubernur Sultra – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

Terkait Izin Tambang, Hari Ini KPK Panggil Gubernur Sultra

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) beserta 31 gubernur lainnya (minus Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Bali). Pemanggilan para gubernur ini dalam rangka koordinasi terkait dengan penerbitan izin usaha pertambangan (IPU) yang bermasalah.

Plh Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati mengatakan pemanggilan terhadap 32 gubernur ini dalam rangka undangan rapat koordinasi mengenai izin pertambangan yang bermasalah ditiap-tiap daerah yang akan digelar hari ini, Senin (15/2).

“Ada 32 gubernur minus DKI dan Bali karena tidak ada usaha pertambangan. Semua (gubernur) sekarang dipanggil. Bukan panggilan riksa (pemeriksaan) yaaa. Undangan untuk rapat koordinasi,” jelas Yuyuk.

Sementara itu Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan menjelaskan, pihaknya mulai geram terhadap sejumlah daerah tak cepat merespon rekomendasi kajian terhadap IUP bermasalah. Dari kajian KPK, ada temuan 5 ribu IUP yang harusnya dicabut. Tapi hingga saat ini baru seribu IUP yang dicabut.

“Dari lima ribu izin yang harus dicabut, ternyata sampai sekarang baru seribu. Padahal sudah berjalan hampir empat tahun,” ujarnya.

Pahala mengatakan KPK menemukan banyak masalah dalam penerbitan IUP. Ada izin yang diberikan pada lokasi yang sebelumnya sudah ada izinnya. “Ada juga yang lebih mengerikan, izin diberikan di lahan yang berada di kawasan konservasi atau hutan lindung,” ujar Pahala.

Menanggapi sikap KPK, Manager Emergency Response Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Ki Bagus Hadi Kusuma mengungkapkan, KPK tepat kalau mewarning para kepala daerah yang tak kunjung menjalankan rekomendasi pencabutan IUP. “Dari pengamatan kami, mereka yang tidak patuh itu karena political will-nya tidak ada,” ujarnya.

[baca juga: KPK Panggil 19 Gubernur Terkait Izin Tambang]

Sebenarnya ancaman tidak hanya disampaikan KPK. Namun Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM juga harus mengambil peran. “Kementerian ESDM sebenarnya punya kewenangan untuk menindak juga,” terangnya.

Banyaknya IUP bermasalah yang tak kunjung ditindak menurut Bagus juga karena kebijakan pemerintah pusat saat ini. Menurut dia, ambisi pertumbuhan ekonomi 7 persen yang dicanangkan Presiden Joko Widodo justru menarik besar-besaran investasi di bidang SDA. Hal ini kemudian diikuti dengan kelonggaran aturan yang ada. (hrm/gun)

Click to comment
To Top