Pembenahan Birokrasi Kunci Pelayanan Publik – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Pembenahan Birokrasi Kunci Pelayanan Publik

FAJAR.CO.ID, SEMARANG – Birokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam jalannya suatu pemerintahan, dimana perannya adalah sebagai jalur melayani masyarakat. Indonesia sendiri masih dinilai memiliki banyak praktek birokrasi yang menyimpang dan masih tidak efisien. Masih banyak praktek di lapangan birokrasi sering kali mempersulit masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

Dalam dialog yang diselenggarakan di Citrus Novotel, Semarang yang dihadiri oleh Sriyanto Saputro selaku anggota komisi A DPRD Jateng, dan Sinung N. Rahmadi selaku Kepala Biro Humas Provinsi Jateng, serta Sabarudin Hulung Asisten Muda Ombudsman Jateng mengangkat tema “Kewajiban Melayani Masyarakat” membahas bagaimana seharusnya birokrasi dan birokrat tidak menghambat jalannya pelayanan publik.

Kesan eksklusif dan sulitnya menerima perubahan masih terasa pada birokrasi Indonesia, terlihat dengan berbagai aplikasi layanan dalam birokrasi. Banyak kita temui dimana masyarakat dalam mengurus sesuatu sering kali kita diputar-putarkan oleh birokrat, banyaknya jalur layanan yang harus dilewati dan pelayanan yang kadang tidak pas untuk masyarakat.

Masih banyaknya birokrat yang belum menguasai bidang kompetensinya sehingga mempengaruhi pelayanan terhadap publik yang menjadi tidak maksimal. Hal ini bisa terjadi karena masih rendahnya tingkat rekrutmen dan pembinaan kepegawaian birokrat dengan banyaknya kepentingan politis. “Pelayanan publik bagi kami adalah sebagai penyambung, penyerap dan memperjuangkan aspirasi masyakat. Kami tidak bisa hanya diam sebagai dewan (legislatif) yang mana sebagai pelayan masyarakat.” Tutur Saputro.

Di Jawa Tengah sendiri pada tahun 2015 sepanjang bulan Januari hingga Desember Ombudsman menerima 125 laporan mengenai Maladministrasi pelayanan publik. Hal ini bentuk belum dilaksanakannya anjuran Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo yang menekankan agar Pemkab/Pemkot dan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mementingkan pelayanan publik. “Adanya 125 laporan pada tahun 2015 mengalami penurunan karena pada tahun 2014 sendiri lebih kurang terdapat 135 laporan yang masuk ke Ombusman tentang pengaduan pelayanan publik. Namun, bentuk penurunan ini bukan semata-mata bentuk dari perbaikan dari pelayanan publik, mungkin saja ada masyarakat yang belum tahu kewajibannya tentang bagaimana menjaga sarana dan prasarana tentang pelayanan publik.” Jelas Sabarudin.

Saatnya Masyarakat Aktif

Pengetahuan masyarakat yang saat ini masih dirasa sangat kurang informasi mengenai dunia birokrasi dan fungsi pengawasan Ombudsman untuk pelayanan publik. Menurut Saputro sendiri keterbukaan Ombudsman untuk lebih membuka diri pada masyarakat hingga tingkat terbawah untuk mengawal jalannya pelayanan publik. “Perlu adanya langkah Ombudsman untuk memperluas cakupannya hingga ke kecamatan dan desa-desa. Dengan adanya UU Desa kita harus bersama mengawasi tentang bagaimana dana-dana tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat, karena pelayanan publik tidak hanya terjadi di kota saja, namun juga di desa. Pelayanan kepada masyarakat harus segera dilaksanakan dan keterbukaan menjadi hal penting nantinya.” Imbuhnya.

Peningkatan pelayanan publik selama ini sebatas pada laporan dari masyarakat. Sinung sendiri menyatakan bahwa Pemerintah selama ini akan selalu hadir, dimana tidak hanya dengan bukti fisik maupun informasi untuk meningkatkan pelayanan publik secara maksimal. “Dengan keterbukaan informasi sekarang ini, masyarakat bisa melaporkan segala keluh kesahnya dengan media yang ada. Ada banyak akun-akun pemerintahan seperti akun media sosial pak Gubernur Ganjar Pranowo yang aktif dalam menanggapi komplain dari masyarakat, ini adalah bentuk peningkatan dari E-Government dengan peningkatan pelayanan publik melalui perangkat mobile.” Tambah Sinung.

Peningkatan pelayanan publik menjadi tanggung jawab bersama tidak hanya menjadi beban salah satu pihak saja. Pemerintah sebagai penyedia dan masyarakat sebagai pengguna layanan publik harus bisa saling bahu-membahu untuk menciptakan iklim birokrasi yang sehat serta melahirkan sistem yang dapat melayani masyarakat dengan maksimal. (Mih/Wfi/RAKYATJATENG)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top