Nasyit Umar: Nelayan Tak Perlu Takut Melaut, Akan Diasuransikan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

Nasyit Umar: Nelayan Tak Perlu Takut Melaut, Akan Diasuransikan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI asal Sulsel Muhammad Nasyit Umar menyatakan DPR bersama Kementrian Kelautan dan Perikanan bakal segera menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) terhadap Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

“Dijadwalkan pada awal Maret mendatang RUU ini akan disahkan menjadi UU. Yang isinya salah satunya memberikan perlindungan kepada nelayan, dan petambak berupa pemberian asuransi,” kata Nasyit usai mengikuti rapat paripurna DPR, Selasa 23 Februari di Jakarta.

Nantinya nelayan yang memiliki KTP dan kartu nelayan bakal mendapatkan santunan hasil kerja sama KKP dan pihak asuransi. Jika nelayan mengalami kecelakaan sampai meninggal, lanjutnya, maka berdasarkan perundingan sementara KKP dengan pihak asuransi, klaimnya diperkirakan bisa mencapai paling sedikit Rp60 juta.

“Besarannya masih belum final dan masih digodok dengan pemerintah. Tetapi dengan adanya asuransi nelayan ini nelayan, petambak, dan petambak garam tak perlu takut dan khawatir lagi melaut,” ujarnya.

Dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam tak hanya mengcover kecelakaan akan tetapi juga kesehatan dari para nelayan akan dilayani. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengapresiasi Komisi IV DPR yang juga sejalan dengan KKP untuk memberikan perlindungan kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.

“RUU ini sangat penting dalam menentukan payung hukum dalam pelaksanaan perlindungan kepada mereka sehingga bisa memberikan jaminan kepastian hukum bagi mereka. Kedua RUU ini bisa wujudkan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam,” kata Susi beberapa waktu lalu saat rapat dengan Komisi IV DPR.

Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menginginkan pemerintah Indonesia belajar dari Malaysia guna membuat kebijakan dalam pengelolaan dan peningkatan kesejahteraan nelayan.

“Nelayan yang berlisensi di Malaysia setiap bulan mendapatkan sekitar 300 ringgit Malaysia sebagai ‘cost of allowance’ (biaya hidup) yang ditanggung negara,” ucap Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim dalam acara Evaluasi 2015 dan Proyeksi 2016 Kelautan dan Perikanan.

Selain itu, ujar Abdul Halim, nelayan yang berlisensi di Malaysia juga mendapatkan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Subsidi BBM itu, lanjutnya, diberikan baik saat dia melaut atau tidak, dan di luar biaya hidup yang diberikan pemerintah. (idr/fmc)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top