Pemerintah Stop Pemekaran! Amirul Tamim: Tidak Ada DOB, Tapi Daerah Persiapan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Nasional

Pemerintah Stop Pemekaran! Amirul Tamim: Tidak Ada DOB, Tapi Daerah Persiapan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam waktu dekat akan mengeluarkan kebijakan terkait dengan pemekaran daerah. Kebijakan yang dikeluarkan adalah moratorium atau penghentian sementara terhadap usulan pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB).

Padahal, seperti yang diketahui saat ini yang sudah masuk usulan dan menunggu pembahasan ada 87 usulan pemekaran yang sebelumnya telah dibahas oleh anggota Komisi II DPR RI periode 2009-2014 silam.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tak menampik rencana pemerintah akan mengeluarkan moratorium tersebut. Namun demikian, hal itu masih perlu dilakukan konsultasi bersama dengan pihak Komisi II DPR RI.

“Moratorium sudah resmi, tapi nanti harus beri penjelasan dulu ke DPR. Sabar dulu ya,” kata Tjahjo Kumolo beberapa waktu lalu.

Untuk waktu moratorium juga Tjahjo Kumolo saat ditanya masih belum memastikan. Pasalnya, masih akan melaporkan kesimpulan hasil rapat bersama dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. “Jangka waktunya belum tahu, tunggu dulu hasil kesimpulan rapat bersama Wapres yang akan dilaporkan ke Presiden,” tukasnya.

Alasan pemerintah mengeluarkan moratorium tersebut adalah salah satunya terkait dengan masalah anggaran yang akan dibagi-bagi oleh daerah induk kabupaten/kota kepada daerah hasil pemekaran kabupaten/kota.

“Anggaran-anggaran yang ada ini kan sudah dikhususkan untuk infrastruktur dan lainnya dulu. Jadi untuk masalah pemekaran daerah ditunda dulu,” kata Tjahjo yang kembali menegaskan bahwa kebijakan moratorium berdasarkan hasil rapat bersama dengan Jusuf Kalla.

[NEXT-FAJAR]

Sementara itu. Anggota Komisi II DPR RI, Amirul Tamim menegaskan sampai saat ini pihaknya belum mendapat pemberitahuan langsung terkait dengan recana pemerintah yang akan mengeluarkan kebijakan moratorium itu. “Draft PP saja belum ada sebagai tindak lanjut dari UU 23. Jadi bagaimana langsung ada kebijakan moratorium?,” kata Amirul yang ditemui usai mengikuti proses pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan di ruang Sasana Bhakti Praja di Kantor Kemengadri, Selasa (23/2).

Dijelaskan, ada beberapa pasal-pasal didalam UU 23 tentang pemekaran daerah yang dinilai banyak perintah yang harus ditindaklanjuti. Namun, sampai saat ini belum ada pembahasan yang dilakukan untuk membahas pasal-pasal tersebut. “Kita tunggu saja nanti bagaimana pembahasannya. Karena saat ini yang masih menjadi prioritas adalah revisi UU Pilkada,” pungkasnya.

Meski ada rencana kebijakan moratorium akan dikeluarkan oleh pemerintah, Amirul menegaskan jangan dulu langsung diartikan bahwa tidak akan ada pemekaran atau tidak ada pembehasan terkait dengan usulan-usulan yang sudah masuk. Bisa saja, lanjut Amirul kemungkinan maksud dari moratorium adalah memang tidak ada DOB, tapi justru ada untuk daerah persiapan.

“Moratorium jangan diartikan tidak ada yang dibahas. Kita harus melihat petunjuk teknis tentang penataan daerah, karena prinsipnya berbeda dengan konsep yang baru di UU 23. Karena di UU 23 DOB harus dijadikan daerah persiapan dulu selama 3 tahun. Jadi, kalau moratorium soal DOB memang benar tidak ada DOB selama 3 tahun, tapi ada yang namanya daerah persiapan. Makanya daerah-daerah cepat siapkan syarat-syaratnya,” tutup mantan Walikota Baubau dua periode ini. (hrm)

loading...
Click to comment
To Top