MK Perintahkan Enam Poin Ini dalam Sidang Putusan PHP Kada Muna – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Pilkada

MK Perintahkan Enam Poin Ini dalam Sidang Putusan PHP Kada Muna

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk menolak eksepsi pihak terkait dalam hal ini pihak dr. Baharuddin – La Pili (Dokter Pilihanku) dalam proses gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP Kada) Kabupaten Muna yang dilayangkan oleh pihak termohon dalam hal ini pasangan Rusman Emba – Malik Ditu.

Dalam putusannya, sidang yang dipimpin oleh Arief Hidayat memutuskan menerima dalil-dalil pemohon karena ditemukannya bukti-bukti dalam proses Pilkada Serentak di Kabupaten Muna yang digelar pada 9 Desember 2015 silam.

[baca juga: Pasca Putusan MK, Rusman Emba: Jangan Kasar Berpolitik]

[baca juga: PHP Kada Muna, MK Putuskan PSU di Tiga TPS]

Salah satu putusannya yaitu, MK memerintahkan kepada KPUD Muna untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di tiga tempat pemungutan suara (TPS) yang dianggap terjadi pelanggaran-pelanggaran. Ketiga TPS yang dimaksud yaitu, TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, serta TPS 1 Desa Marobo, Kecamatan Marobo, Kabupaten Muna. (hrm)

Nah, berikut 6 poin yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang putusan PHP Kada Kabupaten Muna:

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.026.433541/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, tanggal 19  Desember 2015, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 3 (tiga) TPS yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, serta TPS 1 Desa Marobo, Kecamatan Marobo, Kabupaten Muna

2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 di 3 (tiga)TPS, yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, serta TPS 1 Desa Marobo, Kecamatan Marobo, Kabupaten Muna, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dibacakannya Putusan Mahkamah

[NEXT-FAJAR]

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini

4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya mensupervisi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Muna dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum bersama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum bersama Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Muna untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten.

6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia,c.q. Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kepolisian Resor Kabupaten Muna, untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang tersebut  sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.

loading...
Click to comment
To Top