Amirul “Ngamuk” Kepton Tak Masuk Draft RPP Pemekaran Daerah – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

Amirul “Ngamuk” Kepton Tak Masuk Draft RPP Pemekaran Daerah

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Masyarakat Sulawesi Tenggara (Sultra) khususnya masyarakat Provinsi Kepulauan Buton (Kepton) patut bersyukur dengan adanya Amirul Tamim sebagai perwakilan di Komisi II DPR RI. Jika tidak, harapan masyarakat untuk menanti lahirnya Provinsi Kepton, mungkin akan terus menjadi mimpi panjang dan sulit untuk menjadi kenyataan.

Jum’at (26/2), Komisi II DPR RI dan Komite I DPD RI kembali menggelar rapat bersama dengan pemerintah yang diwakili oleh Dirjen Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soni Sumarsono. Rapat tersebut membahas secara khusus mengenai pembentukan daerah otonom baru dan penataan daerah sampai pada tahun 2025 mendatang.

Awalnya berdasarkan draft RPP tentang Design Besar Penataan Daerah yang disusun untuk cluster Sulawesi pemerintah hanya memberikan “jatah” pemekaran kepada Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan yang masing-masing disepakati satu provinsi persiapan pemekaran sampai tahun 2025. Sementara Provinsi Sulawesi Tenggara yang mengusulkan Provinsi Kepulauan Buton tidak masuk didalam draf RPP.

Tidak masuknya Kepulauan Buton membuat Amirul Tamim angkat bicara. Amirul langsung mempertanyakan perihal tidak masuknya Kepulauan Buton didalam RPP tersebut. Padahal, berdasarkan kelayakan, Provinsi Kepualauan Buton sangat layak untuk dijadikan daerah persiapan pemekaran.

“Dengan adanya pemekaran khususnya Provinsi Kepulauan Buton dapat mendekatkan pelayanan publik dan juga menciptakan titik pertumbuhan ekonomi baru. Apalagi Provinsi Sultra ini sangat luas dan terdiri dari kepulauan dan daratan, maka idealnya Sultra ini harus dua provinsi dengan Kepulauan Buton,” jelas Amirul dengan nada tinggi dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II Rambe Kamarun Zaman.

Mantan Walikota Baubau dua periode ini menjelaskan dengan adanya daerah-daerah pemekaran baru tentu akan menjadi perangsang bagi orang-orang untuk melakukan transmigrasi dari daerah-daerah padat penduduk seperti dari pulau Jawa. “Dengan adanya DOB-DOB baru, itu merupakan gula-gula yang bisa merangsan orang untuk keluar dari Jawa, sehingga penduduk tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa,” tegas Politikus PPP ini.

Olehnya itu, Amirul mendesak kepada pemerintah untuk memasukkan usulan pemekaran Provinsi Kepulauan Buton kedalam draf RPP dan dimasukkan kedalam kepentingan strategis nasional. “Saya desak kepada pemerintah untuk memasukkan juga usulan Provinsi Kepulauan Buton berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,” tandasnya.

Mendengar masukkan dari Amirul Tamim, Dirjen Otda Kemendagri, Soni Sumarsono akhirnya merespon masukkan tersebut dan memasukan Provinsi Kepulauan Buton dalam Draf RPP untuk kembali disempurnakan dan akan kembali dibahas pada pembahasan berikutnya. Masukknya Provinsi Kepulauan Buton dalam draf RPP tersebut juga menjadi kesepakatan rapat antara Komisi II, Komite I DPD RI dan pemerintah dalam hal ini Kemendagri. (hrm)

Click to comment
To Top