Menteri Yuddy Minta Birokrasi Pangkas Izin yang Sulitkan Dunia Usaha – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ekonomi & Bisnis

Menteri Yuddy Minta Birokrasi Pangkas Izin yang Sulitkan Dunia Usaha

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi meminta jajaran birokrasi memangkas proses-proses perijinan yang menyulitkan dunia usaha. Perijinan seharusnya lebih mudah, agar dunia usaha di Indonesia berkembang dan membawa dampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Orang berusaha itu bawa duit untuk negara jadi untuk apa dipersulit. Ijin-ijin yang bisa memakan waktu berbulan, persingkat jadi beberapa hari atau jam saja,” kata Yuddy dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pelayanan Publik, yang digelar di Badung, Bali, Jumat (26/2).
Yuddy meminta pemerintah daerah melakukan inovasi dalam hal perijinan usaha. Semua peraturan daerah yang tidak sejalan dengan semangat birokrasi efisien, harus dikaji. “Kalau justru menyulitkan dunia usaha, revisi saja,” tegas Yuddy.
Dia mencontohkan, ada pengusaha Indonesia yang mengeluh karena untuk mengurus iJin usaha sampai dia bisa membuka usahanya saja harus memakan waktu hingga enam bulan. Padahal saat pengusaha yang sama berinvestasi di Dubai, Qatar, segala perijinan hanya membutuhkan waktu tiga hari.
Menteri Yuddy menjelaskan sesuai dengan program nawa cita Pemerintahan Joko Widodo, jajaran birokrasi harus sejalan dengan semangat revolusi mental. Saat ini, kata Yuddy indeks kemudahan berusaha di Indonesia (ease of doing bussines) masih di peringkat 109 dari 189 negara. Peringkat Indonesia dalam indeks jni memang membaik, tapi masih kalah dengan beberapa negara lain di kawasan ASEAN. “Presiden mau, kita ada di peringkat 40-an dunia. Itulah hasil revolusi mental yang diharapkan,” tuturnya.
Yuddy menjelaskan sebagian parameter dari Ease Of Doing Bussines adalah tanggung jawab birokrasi. Karena itu birokrasi harus terus berinovasi agar dapat memberikan pelayanan yang lebih prima.
Selain perizinan yang lebih mudah, Yuddy mengatakan pelayanan prima harus diterapkan di pintu masuk Indonesia seperti Bandara dan pelabuhan. Yuddy mencatat ada tiga pintu masuk Indonesia yang paling banyak dilalui turis dan pengunjung dari mancanegara. Tiga tempat itu ialah Bandara Udara Soekarno-Hatta, Jakarta, Bandara Udara I Gusti Ngurah Rai, Bali dan Hang Nadim Batam.
“Saya minta pelayanan prima di tiga lokasi itu karena 90 persen orang asing, masuk dari situ,” ujar Yuddy.
Dia juga menyatakan pelayanan publik yang prima akan menimbulkan kepercayaan masyarakat. Jika dipercaya masyarakat pemerintah pasti didukung sehingga ada stabilitas politik. “Stabilitas adalah modal sosial bagi pembangunan,” tutup Yuddy. (rmn)
loading...
Click to comment
To Top