Daerah Persiapan Pemekaran Gagal, Kemendagri Jangan Lakukan… – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Nasional

Daerah Persiapan Pemekaran Gagal, Kemendagri Jangan Lakukan…

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dibukanya kembali pembahasan pemekaran daerah menurut Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) Luthfy A Mutty, bahwa pembentukan DOB saat ini tidak lagi langsung menjadi otonomi, tetapi melalui masa persiapan sampai 3 tahun.
Selama masa persiapan akan ada evaluasi yang pemerintah tiap tahun. Kalau ternyata daerah yang dibentuk tidak menunjukkan perkembangan dan kemajuan, pada tahun ke-3 akan digabung kembali ke daerah induk.
Akan tetapi menurut Luthfy yang juga mantan Bupati Luwu Utara 2 periode ini, penggabungan tersebut akan membuat masalah baru bagi daerah. Pembentukan daerah lebih pada aspirasi politik dari pada aspirasi teknis. Tidak semata-mata perhitungan efisien digunakan.
“Efisien dalam perspektif politik dan pemerintahan tidak sama dengan perspektif ekonomi. Nah, pemerintah disini cenderung melihat dari perspektif ekonomi. Yang artinya bagaimana mendapatkan hasil sebesar-besarnya dengan biaya sekecil mungkin. Sedangkan pada perspektif politik dan pemerintahan lebih sering mengabaikan persepketif ekonomi tersebut. Karena itu, kalau nanti pemerintah berpikir melakukan penggabungan daerah maka bisa saja cost politiknya lebih besar, bisa terjadi gejolak politik didaerah. Jadi saran saya pemerintah membuang jauh-jauh pemikiran itu,” jelasnya.
Dalam Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) sampai tahun 2025 yang dibuat Kemendagri, pemekaran daerah dibagi dalam beberapa cluster. Pada cluster pertama terdiri atas 87 calon DOB yang telah memiliki ampres dan supres ditambah Kota Raha sebagai daerah persiapan.
Cluster Kedua, daerah yang terluar, perbatasan, dan kepulauan. Pemekaran derah yang diatur dalam Desertada terbagi atas beberapa wilayah. Pertama, Sumatera, Kedua Jawa Bali, Ketiga Nusa Tenggara, Keempat Sulawesi, Kelima Kalimantan, dan Keenam Maluku dan Papua. Pembagian wilayah ini masuk dalam rencana besar penataan daerah otonomi sampai tahun 2025.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Amran SE menambahkan, dengan adanya daerah persiapan sebelum seutuhnya menjadi otonom, pemerintah pusat akan terus melakukan evaluasi tiap tahun. Sebab dalam masa persiapan tersebut, tanggung jawab kabupaten induk menjadi penentu.
“Tanggung jawab kabupaten induk lebih besar dari pada pemerintah pusat. Bagaimana kabupaten induknya melakukan pendampingan selama 3 tahun sebelum sah seutuhnya otonomi. Termasuk dalam persoalan anggaran loh. Jadi disini kita minta ketegasan kembali kepada kabupaten induk,” tandasnya. (idr/fmc)
loading...
Click to comment
To Top