Kementerian PUPR tak Masalah Pengusaha Tolak UU Tapera – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ekonomi & Bisnis

Kementerian PUPR tak Masalah Pengusaha Tolak UU Tapera

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Penolakan pengusaha atas UU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bakal diwujudkan lewat uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemerintah pun telah menyiapkan argumentasi dan dasar pemikiran untuk menghadapi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) jika judicial review kelak benar-benar diajukan ke MK. Di sisi lain, jalan tengah agar pengusaha tidak merasa dirugikan juga disiapkan.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Rakyat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maurin Sitorus tidak mempermasalahkan rencana pengajuan uji materi. “Itu hak semua warga untuk menyampaikan pendapat dan kepentingannya,” ungkap dia kepada Jawa Pos.

Pihaknya pun meyakini bahwa pengusaha juga setuju dengan upaya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin. “Mereka mendukung dan setuju. Hanya masalah iuran saja, kok,” jelasnya.

Maurin menyatakan, pemerintah segera mencari jalan tengah tentang hal tersebut. Yakni, terkait iuran yang dianggap merugikan para pengusaha dan adanya duplikasi iuran yang sama dalam item BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan begitu, pemerintah pun berjanji melakukan konsolidasi bersama dengan pengusaha soal aturan turunan yang akan dijabarkan melalui peraturan pemerintah. “Ini sebagai bentuk demokrasi dalam kehidupan bernegara,” ujarnya.

Jika memang jalur hukum menjadi pilihan terkhir, pihaknya pun siap menghadapi. “Tentu pemerintah dan DPR akan siap melayani dan berargumen di MK tentang UU Tapera ini,” ungkapnya. Pemerintah juga telah menyiapkan argumen untuk dapat dijelaskan dalam uji materi.

Harapannya, UU tersebut tetap berjalan sesuai dengan aturan yang ada dengan tujuan menyejahterakan masyarakat.

Ketua Apindo Hariyadi B. Sukamdani mengatakan, secara prinsip mereka mendukung dan setuju adanya pembiayaan perumahan itu.

“Tapi, pemerintah perlu melihat realitas kondisi ekonomi dan beban yang harus pengusaha nanti dapatkan,” jelasnya.

Bukan hanya itu. Pihaknya pun menyebutkan bahwa UU Tapera tersebut tidaklah efektif dan efisien. “Lebih baik optimalkan lembaga yang memang sudah ada. Nanti ada sebuah permasalahan baru,” jelasnya. Yakni, terkait tumpang tindih dengan BPJS Ketenagakerjaan. Pihaknya pun mengimbau agar hal terebut mampu diatasi pemerintah.

“Saya lihat terlebih dahulu poin mana saja yang memberatkan. Baru kita akan melakukan tukar pendapat terlebih dahulu dengan pemerintah. Jika tidak ada solusi, baru kita ajukan uji materi,” tuturnya. (lus/c10/sof/jawapos)

Click to comment
To Top