PERHATIKAN! Ini Faktor yang Bisa Membuat Polisi Mutilasi Anak Lolos dari Jeretan Hukum – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Hukum

PERHATIKAN! Ini Faktor yang Bisa Membuat Polisi Mutilasi Anak Lolos dari Jeretan Hukum

FAJAR.CO.ID, TINDAKAN sadis Brigadir Petrus, polisi yang memutilasi dua anaknya ternyata bisa lolos dari jeratan hukum.

Pengamat hukum Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak Dr Hermansyah mengatakan, untuk menentukan psikologis Brigadir Petrus, dibutuhkan keterangan saksi ahli, apakah yang bersangkutan menderita Skizoprenia (ganguan kejiwaan) seperti dugaan kepolisian atau tidak.

 “Untuk menentukan atau melihat kejiwaan seseorang dibutuhkan seorang saksi ahli, apakah itu psikolog atau psiater,” ujar Hermasyah saat dihubungi Pontianak Post (grup JPNN/fajar).

Dikatakan Hermasyah, jika dalam pemeriksaan psikologis tersebut, yang bersangkutan terbukti mengidap gangguan jiwa, maka tidak menutup kemungkinan, Brigadir Petrus bisa saja lolos dari jeratan hukum.

“Ada pasal yang sudah diatur dalam kitab undang undang hukum pidana (KUHP), yaitu pasal 44. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena daya akalnya (zijner verstandelijke vermogens) cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana,” jelas Hermansyah.

Namun demikian, dalam ilmu kejiwaan, ada banyak macam dan ragam gangguan jiwa. Apakah itu Skizoprenia, halusinasi atau yang lainnya, bisa dikelompokkan berdasarkan golongan.

“Nah, lagi-lagi ini memerlukan keterangan ahli,” lanjut Hermansyah.

Kalau pun terbukti menderita gangguan jiwa, kata Hermasyah, maka harus diambil tindakan. Bukan kurungan penjara, melainkan harus dimasukan ke rumah sakit jiwa.

Hermansyah mengaku terheran-heran dengan aksi kejam yang dilakukan seorang anggota polisi yang melakukan pembunuhan disertai mutilasi seperti yang terjadi di Kabupaten Melawi itu.

Baca Juga: INI FAKTA MENGERIKAN DARI POLISI YANG MUTILASI ANAKNYA

“Terus terang saya heran. Kok ada polisi yang berbuat seperti itu. Dan yang perlu ditekankan, jika benar dia mengalami gangguan jiwa, maka harus diselidiki, apakah gangguan jiwa yang dideritanya itu baru-baru ini atau memang sudah lama? Kalau sudah lama, bagaimana proses prekrutannya, kok dia bisa lolos,” katanya setengah bertanya.

Menurut Hermasyah, polisi merupakan aparat negara yang memiliki wewenang penegakan hukum. Seharusnya, lanjut Hermasyah, pola perekrutan aparat negara ini harus dilakukan secara selektif.

“Kita berharap, ke depan polisi harus mengubah pola perekrutan anggota polisi yang baru,” pungkasnya. (arf/one/ps)

loading...
Click to comment
To Top