Amirul Tamim: Tugas Kita Sekarang Lengkapi Dokumen Provinsi Kepton – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Nasional

Amirul Tamim: Tugas Kita Sekarang Lengkapi Dokumen Provinsi Kepton

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi II DPR RI Senin, (29/2) sudah menggelar rapat kerja bersama pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Salah satu topik dari raker tersebut adalah membahas tentang Rancangan Peraturan Pemerintah Design Besar Penataan Daerah (RPP Desartada).

Jalannya rapat, Anggota Komisi II asal Sulawesi Tenggara (Sultra) Amirul Tamim berhasil “membujuk” Mendagri untuk dapat memasukkan Provinsi Kepulauan Buton (Kepton) kedalam RPP Desartada yang menjadi kebutuhan strategis nasional.

Setelah ini apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah cakupan Provinsi Kepulauan Buton dalam hal ini Kota Baubau, Kabupaten Buton, Buton Tengah, Buton Selatan, Buton Utara dan Wakatobi serta Provinsi Sultra sebagai daerah induk?

“Yang harus dilakukan saat ini adalah melengkapi syarat-syarat yang diminta serta kajian akademis yang mencerminkan daerah itu pantas untuk menjadi daerah persiapan untuk dimekarkan menjadi DOB,” jelas Amirul, Selasa (1/3).

Menurutnya, dengan dilengkapinya persyaratan-persyaratan dimaksud, akan kelihatan pada criteria terkait dengan kepentingan strategis nasional yang juta terkait dengan kategori tertentu suatu daerah untuk dimekarkan. “Serta bagaimana Pemprov Sultra membuat rencana stragis daerah yang menggambarkan perlunya Sultra untuk bisa ditambah 1 atau lebih provinsi dan berapa idealnya jumlah kabupaten dan kota untuk sampai di tahun 2025,” sambungnya.

Setelah syarat-syarat tesebut dilengkapi, apakah ada proses-proses lanjutan yang dilakukan untuk dapat menjadi daerah persiapan? “Tentu ada proses sesuai ketentuan bila syarat tadi sudah lengkap, maka akan dikaji oleh team independet yang terdiri dari akademisi dan lainnya,” jelasnya.

Lantas berapa lama proses yang dibutuhkan team independent untuk melakukan kajian atas kelayakan suatu daerah untuk dapat menjadi daerah persiapan? Amirul menegaskan belum mengetahui soal itu. Namun, saat ini Draft RPP Desartada yang telah disepakati bersama DPR tersebut kini tengah dilakukan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM sebelum diteruskan kepada Presiden untuk ditandatangani.

“Kami di Komisi II akan terus melakukan monitor terhadap proses-proses selanjutnya,” tuturnya.

Lebih lanjut, jika seluruh proses telah dilaksanakan, maka proses penetapan Provinsi Kepton sebagai daerah persiapan selanjutnya akan ditetapkan oleh pemerintah dengan melakukan konsultasi bersama DPR dalam hal ini Komisi II. “Komitmen yang dibangun dan disepakati pemerintah konsultasi ke Komisi II sebelum ditetapkan,” tambahnya.

[NEXT-FAJAR]

Olehnya itu, Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyarankan kepada seluruh komponen masyarakat Kepton agar harus memiliki cara pandang yang sama dalam upaya mempercepat proses pemekaran Provinsi Kepton.

“Hilangkan perbedaan yang mungkin bisa menghambat proses ini, termasuk perlunya juga masyarakat Kepton perantauan mengambil bagian dalam konsolidasi penguatan dukungan. Karena, salah satu alasan yang diungkap dalam argumen kemarin yaitu besarnya jumlah masyarakat Kepton yang merantau karena minimnya pelayanan pubilk serta akses ekonomi, sementara potensi sumber daya alam yang dimiliki cukup besar,” pintanya.

Dengan masuknya Provinsi Kepton dalam RPP Desartada yang selanjutnya akan disahkan menjadi PP Desartada akan menjadi angin segar bagi masyarakat Kepton. Pasalnya, apa yang sudah masuk dalam PP Desartada nantinya akan dilakukan pembahasan seluruhnya. Sementara yang tidak masuk dalam PP Desartada tidak akan dilakukan pembahasan.

Sebelumnya Sultra tidak mendapat “jatah” penambahan provinsi untuk cluster Sulawesi. Yang mendapatkan jatah hanyalah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Sulawesi Selatan (Sulsel). Akan tetapi, Amirul dengan berbagai argument logisnya meminta kepada Mendagri agar Sultra harus dimekarkan menjadi dua provinsi, yakni Provinsi Kepton.

“Sehingga nantinya dalam PP Sulawesi bertambah menjadi 3 provinsi, dengan rincian 1 di Sulsel, 1 di Sulut dan 1 di Sultra. Kita syukur sudah ada putusan DPRD Provinsi dan usul gubernur serta dokumen deklarasi Kepton. Artinya, usulan kami menyebut Kepton sebagai tambahan provinsi di Sultra itu sejalan dengan dokumen yang ada. Hanya saja, persyaratannya belum lengkap, itulah tugas kita semua agar mendukung lengkapnya  persyaratan tersebut sehingga dapat menjadi bahan proses selanjutnya,” tutupnya. (hrm)

loading...
Click to comment
To Top