Besok, Komisi II Bahas Pemekaran Kep Kabaena dan Konawe Timur – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Besok, Komisi II Bahas Pemekaran Kep Kabaena dan Konawe Timur

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi II DPR RI menjadwalkan akan melakukan audiens dengan presidium pemekaran Kabupaten Kepulauan Kabaena dan Kabupaten Konawe Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Berdasarkan jadwal yang diterima Fajar.co.id, audiens terkait dengan usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) tersebut akan digelar, Kamis (3/3) besok pukul 15.00 WIB bertempat di ruang rapat Komisi II DPR RI.

Anggota Komisi II asal Sultra Amirul Tamim membenarkan hal itu. Dikatakan, untuk usulan kedua daerah tersebut sudah diusulkan jauh hari sebelumnya. Bahkan, usulannya lebih dulu dibandingkan dengan Kabupaten Muna Timur.

“Ya sudah diagendakan Kamis besok. Dua daerah ini sudah lama mereka usulkan jauh lebih dulu dari Muna Timur,” kata Amirul melalui aplikasi pesan WhatsApp, Rabu (2/3).

Dalam audiens tersebut nantinya, pihak Komisi II akan memberikan masukan-masukan terkait dengan apa yang harus dilakukan. Apakah persyaratan administrasi maupun persyaratan-persyaratan lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung pembentukan daerah persiapan ataupun DOB.

“Saya kira dengan audiens itu ada yang bisa menyerahkan berkas, bisa juga berkas menyusul setelah ada masukan-masukan dalam audiens,” tambahnya.

Bagaimana dengan peluang kedua daerah tersebut apakah memungkinkan untuk menjadi daerah persiapan? Mantan Walikota Baubau dua periode ini menegaskan untuk peluang bisa saja menjadi daerah persiapan mengingat saat ini didalam drapf PP Desartada memberikan ruang kepada provinsi untuk menyusun Desartada Provinsi yang akan diusul secara berjenjang kepada pemerintah pusat.

“(Peluang, red) bisa saja. Dalam draf PP diberi ruang kepada propinsi menyusun desrtada propinsi dan didalam UU selanjutnya Desartada tersebut diusul ke pemerintah secara berjenjang,” tukasnya.

“Garis besarnya seperti itu. Kita tunggu rincinya mekanisme yang diatur di PP yang saat ini sementara diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM,” tutupnya. (hrm)

loading...
Click to comment
To Top