Mendagri Diminta Evaluasi Daerah Otonom Baru – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Politik

Mendagri Diminta Evaluasi Daerah Otonom Baru

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Sukiman meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk melakukan evaluasi terkait pelaksanaan Daerah Otonom Baru (DOB) apakah betul-betul menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat atau tidak.

Hal itu disampaikan saat Komisi II DPR RI melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) dan RPP mengenai Penataan Daerah di Ruang Rapat Komisi II, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Senin (29/02) lalu.

“Saya meminta kepada Pak Menteri untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap Daerah Otonomi Baru (DOB) yang telah terlaksana sejak tahun 1999. Karena kita juga ingin melihat apakah kebijakan pemekaran daerah ini betul-betul mendorong percepatan pertumbuhan kesejahtreraan masyarakat di daerah dan dalam rangka memberikan kemudahan. Apakah itu betul tercapai? Saya kira ini perlu disampaikan. Saya pikir ini perlu pak menteri selesaikan dan diserahkan pada kita sebagai mitra kerja,” ujar anggota DPR Fraksi PAN ini.

Selain itu Sukiman juga memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah terkait RPP Desertada ini sebagai bukti bahwa pemerintah memiliki komitmen itu sebagai bagian dari amanat UU No 23 Tahun 2014. “Saya ingin memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah telah menyampaikan RPP desertada. Saya lihat sudah ada langkah maju bahwa pemerintah punya komitmen untuk menyelesaian itu sebagai bagian dari amanat pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,” paparnya.

“Beranjak dari situ, ini menjadi payung hukum untuk menentukan daerah persiapan yang begitu banyak dan antusias bagi daerah yang ingin dilakukan pemekaran,” sambungnya.

Politisi PAN ini juga memberikan catatan agar ada pengawasan terhadap serapan anggaran di kawasan perbatasan karena sering ditemukan adanya sektor-sektor yang tidak dilakukan serapan anggaran walaupun sudah dialokasikan. “Terkait persoalan membangun perbatasan, saya menyambut baik ini Pak. Tetapi perlu ada pengawasan terhadap serapan anggaran di perbatasan, karena sering ditemukan ketika sudah dianggarkan tapi tidak semua bisa dilaksanakan. Kepada Pak Menteri semoga bisa mengevaluasi ini. Karena ini meyangkut penyerapan anggaran,” ujar Sukiman dari Dapil Kalimantan Barat ini.

Pada kesempatan yang sama Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman yang juga menyampaikan apesiasi kepada pemerintah terkait RPP Desertada dan RPP Penataan daerah ini.

“Komisi II dapat memahami dan memberikan apresiasi terhadap pemerintah atas penyampaian RPP Desertada dan RPP Penataan Daerah. Namun demikian Komisi II DPR RI juga meminta untuk dilakukan penyempurnaan dengan memasukan saran dari Komisi II DPR RI dan Komite I DPD RI yang berkaitan dengan jumlah provinsi dan kabupaten/kota hingga tahun 2025,” pungkas Rambe. (hrm)

loading...
Click to comment
To Top