Waduh.. Golkar Ribut Lagi Nih – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Makassar

Waduh.. Golkar Ribut Lagi Nih

FAJAR.CO.ID, Ditengah persiapan menjelang munas, dua kubuh internal pada partai berlambang beringin ini ternyata belum juga sepaham, Kubu Abu Rizal Bakrie (ARB), dan kubu Agung Laksono (AL) terlihat masi saja saling debat.

Kali ini hal yang diperdebatkan kedua kubu soal kepengurusan yang sah untuk menggelar Munas. Imbasnya, rapat pleno pembentukan panitia pelaksana untuk Munas terpaksa yang sedianya digelar, Rabu (2/3) kemarin kembali ditunda. Politisi senior Partai Golkar, Nurdin Halid, mengaku tidak mengetahui akan ada Rapat Pleno untuk finalisasi susunan Panitia Pengarah (Steering Committee) Munas Partai Golkar.

dirinya juga membantah kabar yang mengatakan rapat pleno ditunda. “Siapa yang bilang ditunda? Saya belum terima undangan kok. Belum pernah ada undangan. Kalau ditunda kan berarti ada undangan,” tegas Wakil Ketua Golkar kubu Munas Bali, Nurdin Halid, Rabu (2/3).

Nurdin sekaligus membantah kabar yang mengatakan rapat pleno ditunda karena ada keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi kubu Munas Ancol (Agung Laksono). “Bukan, tapi memang undangannya belum ada,” kata dia. Sebelumnya, MA secara resmi mensahkan kepengurusan Golkar hasil Munas Bali 29 Februari lalu. Meski demikian, kedua kubu tetap komitmen menggelar Munaslub.

Hanya saja belakangan Golkar Munas Bali mengklaim jika yang paling berhak melaksanakan Munas sesuai putusan MA. Selain itu, beberapa pengurus Partai Golkar juga mempersoalkan penempatan Nurdin Halid sebagai Ketua Panitia Pengarah (Steering Committee) Munas mendatang oleh rapat harian DPP Golkar

[NEXT-FAJAR]

Nurdin pun mengaku sangat bahagia menyambut putusan MA tersebut. Menurutnya, dengan keluarnya putusan tersebut dirinya akan bersih dari tuduhan yang mengatakan bahwa hasil Munas Bali adalah rekayasa.

“Saya sangat berbahagia, bersyukur dan sangat bangga dengan adanya putusan ini, karena hal tersebut dapat membersihkan nama saya dari berbagai tuduhan bahwa Munas Bali adalah hasil rekayasa dan tidak transparan serta sesuai dengan ADRT partai,” terangnya. Ia menambahkan, Munaslub akan terus berjalan karena merupakan putusan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) lalu yang dilaksanakan oleh hasil Munas Bali.

Oleh karena itu, kata dia, pelaksanaan Munaslub harus berada dibawah kendali hasil Munas Bali. “Saya pikir Munaslub harus tetap jalan karena itu telah menjadi keputusan Rapimnas, tapi pelaksanaan Munaslub nanti harus dilaksanakan oleh pengurus hasil Munas Bali, kalau tidak, itu akan membuat kegaduhan hukum baru dan rentan gugatan dari pihak yang tidak setuju dengan Munas Ancol,” jelasnya.

Selain itu, Nurdin mengatakan ketika Munas hasil Riau dijadikan dasar untuk melaksanakan Munaslub pada bulan April nanti maka hal tersebut menjadi rancu secara hukum. Menurutnya, hal itu dikarenakan hasil Munas Bali yang disahkan oleh MA tersebut berdasarkan dari hasil Munas Riau.

“Kita akan melaksanakan Munaslub yang rekonsiliatif, dengan artian kepengurusan yang akan dilaporkan kepada Kemenkumham akan tetap mengakomodir eks Munas Ancol,” ucapnya. Menanggapi tentang struktur kepanitiaan pada pelaksanaan Munaslub April mendatang, Nurdin mengindikasikan akan tetap merekrut dan merangkul panitia dari eks Munas Ancol. “Kita akan tetap rangkul lah dalam struktur panitia, sebab hal itu kan merupakan bentuk rekonsiliatif,” tegasnya.

[NEXT-FAJAR]

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah I Sulsel Golkar, Marzuki Wadeng mengatakan putusan MA yang mensahkan hasil Munas Bali tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan Munaslub. Menurutnya, hasil tersebut akan memperlihatkan komitmen ARB sebagai tokoh nasional dan Negarawan.

“Tidak ada ji masalah dengan putusan tersebut, sebab disini mi nanti dilihat komitmen Pak ARB sebagai tokoh nasional dan Negarawan,” ujarnya. Sementara Wakil Sekretaris Jenderal Golkar hasil Munas Ancol, Sabil Rachman yang dihubungi melalui telepon selulernya mengatakan, putusan MA tersebut tidak mengubah rencana Munaslub yang akan digelar bulan April mendatang.

Ia menilai, Agung Laksono dan Aburizal Bakrie telah sepakat untuk melaksanakan Munaslub dengan memperpanjang hasil Munas Riau. “Saya kira hal tersebut tidak ada masalah, yang penting adalah rekonsiliasi, kesadaran, dan kebesaran hati semua pihak pada partai jauh lebih penting daripada memikirkan putusan MA,” ucapnya.

Ia menambahkan, putusan MA yang dikeluarkan tersebut nantinya akan berpengaruh atau tidak masih menjadi kewenangan Kementerian Hukum dan HAM. “Berpengaruh atau tidaknya putusan MA tersebut tergantung dari langkah yang dilakukan oleh Menkumham, Yasona Laoly,” jelasnya. Pakar Politik Universitas Pejuang RI (UPRI) Makassar, Saifuddin Almugny menilai secara legalitas yang berhak menggelar Munaslub adalah Golkar ARB.

“Kenapa saya katakan demikian, karena saat ini SK Munas Riau diperpanjang, jadi secara The Yure and The Fakta kubu ARB berhak memberikan mandat kepada siapa yang dipercayakan, namun harus netral tanpa ada kepentingan dan dukung-mendukung,” ujarnya saat dikonfirmasi via telepon, Rabu (2/3).

[NEXT-FAJAR]

Pria kelahiran Sinjai ini, menyebutkan, saat ini Partai Golkar dirundung kegelisahan. Hal itu terjadi akibat persoalan yang bertubi-tubi menggeluti Partai berlambang beringin tersebut. “Persoalan kecil tetap dipersoalankan, saat ini menurut saya jangan ribut dan tarik persoalan hal kecil. Tapi bagaimana berbenah satu persepsi untuk suksesi jalannya Munaslub.

Saya kuatir jika ribut terus maka Munaslub tidak bisa berjalan lancar dan demokrasi, dan hal itu berimbas pada kepercayaan masyarakat makin berkurang,” tuturnya. Dikatakan Saifuddin, saat ini untuk menghindari kecurigaan publik dan sebaiknya SC ataupun OC diambil dari kedua kubu agar ribut-ribut dan kecurigaan tak terjadi lagi. “Kalau tidak mau ambil kedua kubu, siapa yang dipercayakan ?, sebaiknya netral tanpa kepentingan memihak pada kandidat lain,” tuturnya.

Saifuddin memandang dari perspektif politik, jika diributkan terus Munaslub akan berjalan tidak sesuai yang diharapkan semua pihak. Bahkan kata dia, Munaslub bisa amburadul. “Dari pandangan politik, tentu kalau diperdebatkan, ribut terus Munaslub berjalan tidak sesuai harapan, dan dampak yang paling signifikan kepercayaan rakyat pada Golkar berkurang, rugi kadernya yang kompeten di daerah,” ucapnya.

Meski demikian, Saifuddin berharap kedua kubu mencari solusi yang terbaik agar menghindari tarik ulur dan segera mengakhiri konflik yang berkepanjangan. “Harapan kita Munaslub Golkar berjalan sesuai yang diharapkan, tanpa tendensi dan riak-riak yang bisa mencederai demokrasi,” harapnya. (E/Rakyatsulsel.com/fajar)

To Top