Bagaimana Bisa SDA Keluarkan SK dari Dalam Penjara? – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Hukum

Bagaimana Bisa SDA Keluarkan SK dari Dalam Penjara?

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Wakil Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Bandung, Hasan Husaeri menyambagi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (4/3).

Kedatangannya untuk mempertanyakan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Ketua Umum PPP hasil Muktamar Bandung Suryadharma Ali (SDA) pada Rabu (2/3) kemarin.

Hasan heran SDA yang masih mendekam di Rutan Pomdam Jaya, Guntur, Jakarta, bisa mengeluarkan SK. Yaitu SK terkait Pembentukan Majelis Islah PPP.

“Minimal rapat yang dilakukan itu setengah plus satu. Berarti kalau jumlah kami 54 pengurus harian, minimal 27 orang yang harus menghadiri rapat di (rutan) KPK. Pihak kepala Rutan, setiap bertamu itu maksimal hanya lima orang di dalam ruang yang sama. Itu yang kita pertanyakan ke KPK,” ungkap Hasan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (4/3)

Menurut penjelasan pihak KPK, dia menambahkan, pada Rabu lalu SDA sedang menjalani pengobatan di luar.

“Itu dia mengeluarkan surat yang dihadiri sejumlah orang, saya juga tidak tahu. Itu yang kita pertanyakan ke KPK, tapi sudah ada statement dan kita klarifikasi,” imbuhnya

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati terdakwa dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji dan penyelewengan DOM di Kementerian Agama itu memang izin berobat ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto Rabu lalu.

Pihaknya, mengeluarkan izin berobat mulai pukul 09.35-18.30 WIB untuk memeriksakan keluhan di bagian punggung. “Izinnya melakukan pemeriksaan dan pengobatan, fisioterapi ada beberapa dokter yang harus ditemui,” kata Yuyuk.

Terkait dikeluarkannya SK oleh SDA, Yuyuk menjelaskan dirinya belum mengetahui apa yang dilakukan mantan Menteri Agama tersebut selama proses pemeriksaannya di RSPAD, selain melakukan pengobatan. Dia akan meminta laporan kepada pengawal tahanan yang menemani SDA saat ke luar Rutan.

“Tidak tau apa yang dilakukan selama seharian belum konfirmasi ke pengawal tahanan,” pungkas Yuyuk.

Sebelumnya Menkum HAM mengesahkan kembali kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar Bandung 2010. Kepengurusan tersebut akan berumur selama enam bulan dan bertugas untuk mempersiapkan Muktamar islah bagi PPP. (zul/rmol)

Click to comment
To Top