Komisi II Restui Pemekaran Kepulauan Kabaena dan Konawe Timur – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Komisi II Restui Pemekaran Kepulauan Kabaena dan Konawe Timur

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kamis, (3/3) Ketua Komisi II Rambe Kamarun Zaman menerima rombongan dari Presidium Pemekaran Kabupaten Kepulauan Kabaena dan Konawe Timur. Pertemuan yang digelar di ruang rapat Komisi II itu beragendakan audiens antara Komisi II bersama dengan masing-masing perwakilan membahas tentang rencana dua dari lima daerah yang meminta untuk “berpisah” atau memekarkan diri dari daerah induknya.

Untuk diketahui, Kepulauan Kabaena diusulkan untuk dimekarkan dari daerah induknya yakni Kabupaten Bombana. Sedangkan untuk Kabupaten Konawe Timur dari daerah induknya Kabupaten Konawe Selatan.

Wakil Bupati Bombana, Masyura Ila Ladamay yang mengahadiri langsung audiens tersebut mengungkapakan untuk segala persyaratan-persyaratan administrasi maupun kajian akademik terkait dengan pengusulan pemekaran Kabupaten Kepulauan Kabaena sudah tuntas. Baik itu dari persetujuan dari masyarakat ditingkat desa, kecamatan, Kabupaten Bombana, DPRD Bombana hingga Provnisi dan DPRD Sultra telah dimiliki.

“Usulan Kepulauan Kabaena secara berjenjang telah dilakukan dan sudah ditetapkan. Kami datang membawa aspirasi dari masyarakat Kabupaten Kepulauan Kabaena yang sudah cukup lama merindukan lahirnya DOB tersebut karena rentan kendali dan jarak yang tidak memungkinkan. Bahkan, sudah ada persetujuan dana hibah ketika sudah menjadi daerah persiapan nantinya,” jelas Masyura dihadapan Ketua Komisi II.

Masyura melanjutkan, selain rentan kendali yang cukup jauh untuk mencapai ibukota karena harus menyeberang lautan, Kepulauan Kabaena juga memiliki potensi-potensi sumber daya alam, tetapi sumber daya alam tersebut kadang terabaikan. Perwakilan kami dari Sultra di Komisi II Pak Amirul Tamim tentu cukup mengenal Kepulauan Kabaena ini. Terkadang jika musim gelombang, daerah ini hanya bisa dijangkau dengan sebuah lagu,” tambahnya.

Selain itu, pelayanan dasar pemerintahan, pelayana publik hingga pelayanan kesehatan juga terkadang tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Bahkan, banyak kejadian ibu-ibu sampai harus melahirkan di atas kapal karena jarak yang cukup jauh untuk mencapai rumah sakit yang berada di ibukota.

“Berdasarkan fakta-fakta tersebut dan masih banyak lagi, saya kira cukup jelas menjadi pertimbangan-pertimbangan untuk dapat diusulkan mejadi DOB,” tandas Masyura yang didampingi ketua Presidium Pemekaran Kepulauan Kabaena, Ila Ladamay.

Hal senada juga diutarakan oleh Ketua Presidium Prof. Buyung sarita. Menurutnya dalam proses pemekaran daerah perlu dipertimbangkan isu strategis. Dijelaskan, posisi Konawe Timur jika dilihat dari peta untuk menuju daerah tersebut harus melintasi beberpa daerah, diantaranya Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Konawe Selatan sebagai daerah induk. “Olehnya itu, dengan akses yang begitu jauh kami ingin menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi didearah tersebut dan tentunya jalannya adalah pemekaran,” jelas Buyung yang didampingi wakil ketua Presidium Irham kalenggo.

[NEXT-FAJAR]

Pihaknya menegaskan, terkait dengan persyaratan pemekaran Konawe Timur saat ini sudah cukup lengkap. Baik dari segi kependudukan yang begitu besar, luas wilayah, potensi sumber daya alam diantaranya nikel, emas, giok dan lainnya. “Nah, untuk dapat mengelola semua itu dengan baik, maka perlu adanya pemekaran daerah. Dan kami simpulkan bahwa kami siap untuk mekar,” tutupnya.

Menanggapi pemaparan-pemaparan tersebut, Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarun Zaman pada dasarnya mendukung adanya pemekaran daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Dijelaskan, untuk persoalan pemekaran pasca diterbitkannya UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah maka seluruh usulan pemekaran wilayah harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam UU tersebut. “Tentu dengan peraturan turunannya yakni PP tentang Penataan Daerah dan PP Desaign Besar penataan Daerah,” jelas Rambe.

Politikus partai Golkar ini melanjutkan, sebelumnya Komisi II bersama dengan pemerintah telah bersepakat untuk tetap memproses lebih lanjut usulan pembentukan daerah persiapan yang telah disampaikan melalui Komisi II DPR dan pemerintah. “Dalam hal ini tidak ada yang namanya moratorium. Disamping itu, usulan pembentukan daerah persiapan dapat diusulkan oleh Pemda maupun pemerintah pusat dengan mempertimbangkan kepentingan strategis nasional.

Untuk menindaklanjuti usulan pemekaran kedua daerah tersebut, Rambe meminta kepada pihak presidium maupun pemerintah untuk dapat segera melengkapi segala persyaratan yang dibutuhkan. “Sehingga kami dapat menindaklanjuti usulan pembentukan daerah persiapan serta melakukan koordinasi dengan pemerintah dalam hal ini Kemendagri terkait kelengkapan persyaratan tersebut sesuai dengan perundangan yang berlaku,” tutupnya. (hrm)

Click to comment
To Top