Kepala Daerah Tak Laporkan Harta Kekayaan Harus Disanksi – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

Kepala Daerah Tak Laporkan Harta Kekayaan Harus Disanksi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mewajibkan kepala daerah baru hasil pilkada serentak 2015 menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Namun, berdasar pengalaman sebelumnya, instruksi tersebut berpotensi tidak dijalankan. Mengingat, tidak ada hukuman bagi kepala daerah yang melanggar.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menerangkan, tidak adanya payung hukum memang membuat Mendagri sulit menerapkan sanksi.

”Bukan hanya Mendagri, namun problem lembaga lain juga,” ujar Donal di Jakarta kemarin (9/3).

Untuk membuat instruksi tersebut bertaji, Donal menyarankan agar Mendagri membuat aturan yang bisa menyertakan sanksi bagi kepala daerah yang mengabaikan instruksi tersebut.

Pandangan berbeda diungkapkan Direktur Hukum YLBHI Julius Ibrani. Menurut dia, tanpa adanya aturan hukum normatif sekalipun, sanksi bisa dilakukan. Sebab, pada dasarnya, aturan yang ada sudah melekat secara fungsional terhadap pejabat negara.

”Tidak melaporkan harta kekayaan bisa dipandang tidak menjalankan tugas,” ujarnya. Dia menganalogikan kasus mantan Bupati Garut Aceng Fikri. Saat itu Mendagri dan DPRD menggunakan dalil etik dan norma untuk memberikan sanksi pemecatan.

”Sanksi tersebut akhirnya dikabulkan Mahkamah Agung. Ini seharusnya juga bisa dilakukan terhadap yang tidak lapor LHKPN,” imbuhnya. (far/c4/pri)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top