75 Persen Anggota DPRD se-Indonesia Belum Laporkan Harta Kekayaan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Daerah

75 Persen Anggota DPRD se-Indonesia Belum Laporkan Harta Kekayaan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sebanyak 75 persen anggota DPRD se-Indonesia belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sementara, dari 560 anggota DPR RI, tinggal 74 anggota yang belum melaporkan harta kekayaan.

Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menjelaskan, alasan anggota DPRD tidak melaporkan harta kekayaan karena dalam UU 28/1999 tidak menjelaskan anggota DPRD wajib melaporkan harta kekayaan.

“DPRD berkelit dalam UU itu DPR saja, DPRD nggak ada. Tapi kalau di UU KPK, DPRD termasuk,” ungkapnya di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (18/3).

Pahala merasa heran dengan alasan yang dibuat para anggota DPRD yang tak mau melaporkan harta kekayaan tersebut. Padahal 25 persen anggota DPRD lainnya melaksanakan kewajiban melaporkan harta kekayaan.

“75 persen keukeh dengan itu, kita sulit berdebat soal UU. Jadi kita mengharapkan niat baik dan kepatuhan mereka saja. Buktinya 25 persen anggota DPRD mau lapor. Saya kira, kalau punya niat baik pasti mereka lapor,” tegasnya

Lebih lanjut, Pahala menegaskan idealnya perlu ada sanksi pidana bagi penyelenggara negara termasuk DPR dan DPRD yang enggan melaporkan harta kekayaan. Namun hal tersebut tergantung dari politisi senayan mau merevisi UU 28 /1999 atau tidak.

“Kita mengharapkan orang baik untuk bantu kita. (Sanksi) idealnya pidana, tapi harus di revisi undang-undangnya. Ini bukan ranah KPK yang buat itu. Saya berharap Komisi III DPR RI merevisi itu, kalau di revisi kita siap,” pungkasnya. (zul/rmol)

Click to comment
To Top