Menpar Disentil Progres KEK Pariwisata Mandalika  – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Budaya & Pariwisata

Menpar Disentil Progres KEK Pariwisata Mandalika 

LOMBOK – Raut wajah Menpar Arief Yahya sempat memerah, ketika Hadi Faishal, Wakil Ketua PHRI NTB berbicara dalam nada tinggi di Seminar Wisata Dunia Halal di Hotel Lombok Raya, 16 Maret 2016. Bukan lantaran tidak bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan di forum itu. Tetapi karena merasa ikut malu, karena KEK Pariwisata Mandalika belum kelihatan progresnya di lapangan.
Padahal, Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla sudah menginjakkan kaki di KEK yang sudah berusia 20 tahun itu. Banyak menteri juga sudah sampai di kawasan yang setiap tahun dipakai untuk Festival Bau Nyale itu. “Terus terang saya juga malu, kalau Mandalika belum bergerak konkret dan tangible atau kasat mata,” aku Menpar Arief Yahya.
Kata-kata Hadi memang cukup menusuk. “Kita sudah tidak perlu lagi memperdebatkan halal dan non halal tourism. Saatnya berlari. Pak Menpar dan Pak Gubernur sudah berlari 150 km per jam. Masak kita masih berdebat soal halal dan non halal?” ucap Hadi mengawali komentarnya.
“Harusnya kita bertanya, seberapa jauh progress yang sudah dibangun di KEK Mandalika? Bagaimana dengan perpanjangan landasan dan appron Bandara International Lombok? Kapan mau dibangun? Itu Bandara Ngurah Rai, satu pesawat menghabiskan Rp 50-70 juta hanya untuk puter-puter di udara menunggu jadwal landing? Sedangkan di Lombok kosong?” ucapnya.
Ketua Tim Percepatan 10 Destinasi Hiramsyah Sambudhy Taib menjelaskan, “Pak Menteri sudah wanti-wanti soal Mandalika harus segera ada progres di lapangan. Direksi baru PT ITDC saat ini sedang mereview masterplan sampai tiga bulan. Saya sudah meminta untuk ada realisasi cluster pertama dulu, tidak harus menunggu selesai masterplan. Action dulu, di lapangan, seperti penataan kawasan di Pantai Kuta. Lalu pembangunan entrance atau sekitar pintu masuk, dan membangun masjid raya di kompleks KEK itu,” jelas Hiramsyah.
Hiram yang pernah dipercaya menjabat sebagai Ketua Asosiasi Kawasan Pariwisata Indonesia itu punya pengalaman, quick win itu penting. Mewujudkan pembangunan fisik itu menaikkan kepercayaan masyarakat dan seluruh stakeholder. “Juga meningkatkan confidence level bagi manajemen. Semoga dalam waktu cepat bisa segera kelihatan actionsnya,” kata lulusan arsitektur ITB 1981 itu.
Menpar juga yakin akan komitmen, kementerian dan lembaga lain yang terkait dengan program percepatan 10 top destinasi pariwisata. Mereka pasti akan segera bergerak. Seperti Kemenhub, Kemen PU PR dan KemenBUMN, yang terkait dengan bandara dan akses menuju Mandalika. “Setelah infrastrukturnya cukup, akses direct flight dari Singapore, Malaysia, Timur Tengah dan China segera dikebut. Empat itulah sasaran market wisata halal yang potensial buat Lombok,” kata Arief Yahya.
Pria asal Banyuwangi ini juga sependapat dengan berbagai usulan untuk menggarap cluster wisata halal eksklusif. “Khusus di Pengembangan Destinasi, yang biasa menggunakan rumus 3A, atraksi, aksesibilitas dan amenitas, kami sudah mendiskusikan dengan tim. Tinggal eksekusi saja, kalau sudah setuju,” kata dia.
Tiga besar pembangunan atraksi di Lombok yang dirancang adalah: Moslem Friendly Beach (Kawasan Senggigi yang pantainya milik Pemprov NTB), Kota Tua Ampenan untuk dibangun seperti konsep Bukit Bintang Kuala Lumpur. Lalu Lighting System di Masjid Islamic Center.
Soal akses, sedang melobi Direct Flight dari Pasar Utama, Singapura, Malaysia, dilanjutkan dengan Timur Tengah dan China ke Lombok Internasional Airport (LIA). Kedua, moslem friendly signage, papan petunjuk berbahasa Arab. Lalu Tourism Information Center (TIC) Moslem Friendly di Bandara LIA.
Sedangkan amenitas, kata Menpar, yang terkait dengan penyediaan akomodasi, restoran, cafe, tempat bermain, dan lainnya dibuat tiga cluster. “High End Model (contohnya Oberoi Hotel), Middle Model (seperti Svarga Resort Villa) dan Low End Model (mirip Kuta Home Stay),” ungkap Menpar.
Tetapi, sekali lagi Menpar Arief mengingatkan pemerintah daerah. Apakah sudah sadar skan potensi pariwisata? Apakah sudah menempatkan sektor pariwisata sebagai leading sector? Apakah sudah menempatkan seorang Kadispar yang terbaik? Dan sudah mengalokasikan sumber daya dan budget pariwisata yang terbaik?
NTB sudah berkali-kali dicanangkan, sudah disaksikan RI-1 dan RI-2, sudah berkali-kali dijelaskan oleh Menpar. Event nasional seperti HPN 2016 sudah dipusatkan di sana. Tetapi actions di lapangan, terlalu minim dibandingkan dengan energi dan daya dongkrak yang sudah disupport ke daerah itu.
Gubernur pun beberapa kali mengangguk atas statemen itu. “Betul Pak Menteri. Kita tidak lagi perlu berdebat apakah pariwisata membawa budaya mabuk, wong sebelum ada pariwisata sudah terjadi dekadensi moral? Sudah banyak yang pada suka mabuk? Karena itu jangan menyalahkan pariwisatanya, tapi kita harus introspeksi, itu pekerjaan kita dalam mendidik anak-anak muda,” jelas Tuan Guru.
Ada satu hal yang tidak sempat diungkapkan Gunbernur NTB di forum, tetapi sempat tercetus setelah seminar yang diprakarsai Kompas dan Kemenpar itu selesai. “Coba kalau bupati dan walikota saya seperti Ridwan Kamil Bandung atau Azwar Anas Banyuwangi? Saya yakin kita sudah take off,” katanya. (fajar.co.id)

To Top