Ada Perlakuan Diskriminatif Penyandang Tuna Netra saat UN? – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Ada Perlakuan Diskriminatif Penyandang Tuna Netra saat UN?

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi VIII DPR RI menyayangkan perlakuan diskriminatif yang diterima penyandang tuna netra dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2016, terkait tidak disediakannya materi soal dengan huruf Braille.

Apalagi, beberapa waktu lalu, DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penyandang Disabilitas yang didalamnya juga mengatur terkait perlakuan diskriminatif.

“Kalau pemerintah masih diskriminatif, berarti ada pelanggaran pada undang-undang. Ini bisa serius, jika tidak pemerintah menyepelekan masalah ini,” ujar Ketua Komisi VIII Saleh P. Daulay kepada wartawan, Rabu (6/4).

Menurutnya, pemerintah jangan beralasan tidak menyediakan materi soal huruf Braille lantaran pembuatannya butuh biaya mahal.

“Sebab, anggaran UN yang begitu mahal sudah selalu menjadi bahan pembicaraan selama ini. Mengapa anggaran besar seperti itu tidak dialokasikan untuk penyandang disabilitas,” jelas Saleh.

Selain itu, pelaksanaan UN 2016 juga lebih mengutamakan berbasis komputer. Karenanya, jika soal Braille dinilai mahal maka penyandang disabilitas bisa diikutkan dengan memakai komputer.

“Ada banyak program komputer yang bisa membantu mereka, terutama yang tuna netra. Tinggal ada niat baik atau tidak saja dari pemerintah,” tegas Saleh.

Sebelumnya, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat sejumlah laporan dalam penyelenggaraan UN 2016. Seperti tidak disediakannya soal ujian dengan huruf Braille membuat peserta penyandang tuna netra kesulitan. Laporan berasal dari Mataram, Jakarta, Karanganyar, Sidoardjo dan Makassar.

Sekjen FSGI Retno Listyarti mengatakan, pengadaan materi soal Braille yang cukup mahal menjadi penyebab penyelenggara UN setempat tidak menyediakan. Diperkirakan, biaya pembuatan soal Braille mencapai Rp 500 ribu per soal.

“Soal dibacakan pengawas, namun peserta tetap merasa kesulitan karena soal-soal yang disertai gambar, simbol, dan grafik tidak bisa dijelaskan si pengawas. Sehingga peserta tuna netra dipaksa berimajinasi. Hal ini bentuk diskriminasi pemerintah terhadap penyandang disabilitas,” jelas Retno. [wah] 

loading...
Click to comment
To Top