Kasus Suap Proyek Reklamasi Bisa Digarap KPK Sampai Disini – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Hukum

Kasus Suap Proyek Reklamasi Bisa Digarap KPK Sampai Disini

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diyakini bisa mengembangkan kasus suap proyek reklamasi di pantai utara Jakarta sampai hal perizinan. Banyak pihak yang menilai perizinan menjadi inti dari kasus reklamasi.

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta yang diisi berbagai elemen dan didukung para nelayan pantai utara Jakarta tengah menggugat perizinan tersebut di PTUN Jakarta.

”Saya yakin KPK bisa sampai ke masalah perizinan ini. Para nelayan makin kuat meminta reklamasi dihentikan. Artinya izin harus dicabut,” kata anggota Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, Tigor Hutapea kepada Jawa Pos kemarin.

Pencabutan izin reklamasi tertuang di beberapa aturan. Kewenangannya ada di menteri terkait. Yakni Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP).

Misalnya pada UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahanan Atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Poin kewenangan menteri mengeluarkan dan mencabut izin ada di pasal 50. Poin yang dimaksud adalah izin lokasi dan pengelolaan wilayah pesisir dan pualu-pulau kecil.

”Dengan demikian tidak ada alasan, tidak bisa menghentikan itu (reklamasi, red). Pemberian izinnya sudah menyalahi banyak aturan,” jelas dia.

Ketika Pemprov DKI terus mendorong pelaksanaan reklamasi, maka rakyat akan semakin bertanya-tanya. ”Ini masyarakat sudah mengawal KPK. Saya percaya kasus ini bisa terungkap menyeluruh,” ucap Tigor.

Sementara itu, para oknum pemprov dan DPRD yang tengah digarap KPK terkesan berusaha keras cari selamat. Kepala Bappeda DKI, Tuty Kusumawati saat diwawancarai wartawan mengatakan masalahnya hanya satu, yakni menyangkut perdebatan materi raperda soal jumlah kontribusi kepada pengembang.

Namun, sebagian anggota dewan kukuh menyatakan tidak ada masalah soal materi kontribusi pengembang. Merry Hotma mengatakan, bukan soal kontribusi yang menghambat pembahasan, namun materi soal perizinan.

Ketua Badan Relawan Nusantara (BRN), Eky Kerta, menilai yang terjadi adalah kecelakaan dalam pelaksanaan rencana besar untuk memuluskan proyek reklamasi. ”Sehingga menjadi liar seperti ini. Tentu saja, semuanya akan cari selamat,” katanya.

BRN meyakini, bukan hanya di DPRD, oknum-oknum eksekutif juga terlibat. Apalagi izin pelaksanaan reklamasi di empat pulau yang dikeluarkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama diperdebatkan.

”Kami sendiri sulit untuk membenarkan itu. Saya yakin ini sulit dibantah. Pertanyaannya, kenapa harus memakai Keppres tahun 1995. Kesannya buru-buru, ada apa?,” tegas dia.(ydh/JPG)

loading...
Click to comment
To Top