Kebijakan Tutup Kasus Papa Minta Saham Sudah Tepat. Alasannya Begini – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Hukum

Kebijakan Tutup Kasus Papa Minta Saham Sudah Tepat. Alasannya Begini

kejagung

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Jaksa Agung M. Prasetyo menghentikan kasus dugaan pemufakatan jahat yang sebelumnya beken dengan sebutan perkara ‘Papa Minta Saham’.

Keputusan penghentian kasus yang melibatkan mantan Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha minyak Riza Chalid, dan eks Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin itu diapresiasi.

Pasalnya, kasus pemufakatan jahat tidak ada relevansi dengan penegakan hukum. Di samping itu, lanjut kasus tersebut cenderung berbau kepentingan politik.

“Kita harus mengapresiasi Jaksa Agung dalam menghentikan kasus yang tidak ada relevansinya dengan penegakan hukum, dan sarat dengan kepentingan politik. Seperti keberanian Jaksa Agung dalam deponeering kasus Bambang Widjojanto dan Abraham Samad, ini harus didukung,” ujar Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, saat dihubungi wartawan, Sabtu (16/4).

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah itu menilai kasus yang ditangani Kejagung itu tidak memiliki bukti otentik bersifat primer dan sekunder yang menyatakan adanya pemufatakan jahat. Dia juga berharap semua pihak tidak mengintervensi Jaksa Agung dalam menghentikan kasus PT Freeport tersebut.

“Pertanyaan mengelitik yang sampai sekarang belum jelas dan tak jelas bukti Setnov (Setya Novanto) meminta saham Freeport, kalau Jaksa punya bukti permulaan yang kuat terkait pemufakatan jahat tentu akan melanjutkan kasus ini,” jelasnya.

Lebih jauh Pangi menilai Jaksa Agung M. Prasetyo punya pretensi atau alasan tersendiri untuk menghentikan kasus tersebut, terlebih dalam pengungkapan fakta-fakta dalam penegakan hukum, aparat pengadil tidak boleh ditaklukkan oleh kekuatan politik atau mengambil keputusan untuk menghukum seseorang berdasarkan opini publik

“Hukum tidak boleh tunduk pada tekanan opini publik, like or dis-like. Negara ini nggak boleh mengambil keputusan atau menghukum seseorang berdasarkan opini publik. Nggak boleh, ini negara hukum, hukum harus ditegakkan mesti besok pagi  langit runtuh,” pungkasnya.[zul]

loading...
Click to comment
To Top