AJI Ambon Tolak HPN, Desak Gubernur Cabut Rekomendasi – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Nasional

AJI Ambon Tolak HPN, Desak Gubernur Cabut Rekomendasi

aji
Ketua AJI Ambon saat menyerahkan cendrama mata berupa buku jejak jurnalis perempuan kepada LPM IAIN Ambon.

FAJAR.CO.ID, AMBON- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ambon meminta Pemerintah Provinsi Maluku dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku untuk mencabut rekomendasi yang telah dikeluarkan guna mendukung pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) di Kota Ambon.

AJI Ambon juga menyesalkan pernyataan PLt Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Frejon Toumah disejumlah media massa yang mengklaim seluruh wartawan mendukung pelaksanaan Hari Pers Nasional di Ambon tahun 2017.

Ketua AJI Kota Ambon Abdul Karim Angkotasan menegaskan ada kekeliruan dari pernyataan tersebut. Sebab AJI Ambon sebagai lembaga profesi yang juga beranggotakan para jurnalis/wartawan dari berbagai media cetak,media eletronik tidak pernah bersepakat untuk mendukung gagasan pelaksanaan HPN tahun 2017 di Ambon.

” Dasar apa mengkalaim seluruh wartawan mendukung HPN?, kami AJI Ambon menolak dan tidak terlibat dalam HPN,” tegas Angkotasan dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Senin (18/14) .

HPN kata Angkotasan hanya seriomonial yang tidak menguntungkan insan pers di manapun terutama dalam kampanye kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Maluku. Mestinya sebagai bagian dari pilar demokrasi, pers harus tetap menjadi pengawas setiap penyelenggaraan pelayanan publik dan penyelewengan yang terjadi dalam pemerintahan.” Pers harus menjaga independensinya,” pinta Angkotasan.

Berkaca dari berbagai HPN di daerah lain juga tidak menguntungkan daerah dan masyarakat. Olehnya itu Gubernur Maluku dan Ketua DPRD Maluku diminta untuk mencabut rekomendasi dukungan pelaksanaan HPN yang telah dikeluarkan beberapa waktu lalu.

” Maluku masuk daerah termiskin. APBD harusnya digunakan untuk pelayanan publik, peningakatan kesejahteraan rakyat. Perbaikan pasilitas kesehatan. Perbaikan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Karena APBD bukan untuk pers. ” seru Angkotasan.

Pada kesempatan itu, Angkotasan juga meminta Dewan Pers untuk menyurati seluruh intansi pemerintah di Maluku agar tidak mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan HPN di Ambon.

AJI Ambon juga mendesak Dewan Pers dan Presiden untuk meninjau ulang penetapan HPN sesuai sejarah pers Indonesia.

Sebagaimana diketahui, HPN ditetapkan melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985. HPN dipilih 9 Februari berdasar hari lahir Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Menurut Angkotasan, ada organisasi wartawan pada masa kolonialisme jauh sebelum PWI lahir. Seperti Inlandsche Journalisten Bond (IJB) yang dipelopori Mas Marco Kartodikromo pada 1914, Sarekat Journalists Asia (1925), Perkumpulan Kaoem Journalists (1931), dan Persatoean Djurnalis Indonesia (1940).

PWI sendiri baru lahir pada 9 Februari 1946. Kebangkitan pers nasional bahkan telah dipelopori sejak masa kolonialisme dengan terbitnya koran Bataviasche Nouvelles di Jakarta pada 1744-1746. Kemudian, pada 1900, Abdul Rivai menerbitkan koran berbahasa melayu, Pewarta Wolanda, dan kembali menerbitkan koran berbahasa Melayu, Bintang Hindia, pada 1902. Berikutnya, terbit Koran Medan Prijaji yang dipimpin Tirto Adhi Suryo pada 1 Januari 1907. (klm)

loading...
Click to comment
To Top